Google Advertisement Below

Didampingi Pengacaranya, Warga OKU Ini Datangi SPKT Polda Sumsel, Kasus Apa?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 22 May 2025 - 17:45

Warga OKU Efallah Mitra didampingi kuasa Hukumnya M. Aminuddin SH MH dan Syarifuddin SH mendatangi SPKT Polda Sumsel, Kamis 22 Mei 2025, membuat laporan tindak pidana memasukkan data yang tidak benar di dalam Akta Otentik.--Kurniawan/Koranpalpres.Com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Warga Ogan Komering Ulu (OKU) Efallah Mitra didampingi kuasa Hukumnya M. Aminuddin SH MH dan Syarifuddin SH mendatangi SPKT Polda Sumsel, Kamis 22 Mei 2025.

Hal ini untuk melaporkan tindak pidana memasukkan data yang tidak benar di dalam Akta Otentik hingga mengalami kerugian mencapai angka Rp2,5 miliar.

Bahwa peristiwa ini terjadi di Kantor BPN yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar Kemala Raja, Kabupaten OKU pada 22 April 2021 silam sekira pukul 11.00 WIB.

"Kita mendatangi SPKT Polda Sumsel untuk melaporkan oknum berinisial HS, dengan modus meminjam sertifikat sebagai jaminan di bank," ujarnya didampingi kliennya Efallah Mitra.

Namun dalam perjalanannya sertifikat yang dipinjam oleh terlapor ini tanpa seizin dan sepengetahuan kliennya sudah balik nama terlapor.

"Jadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibalik nama tersebut, digunakan terlapor untuk meminjam uang di bank dan cair uang tersebut mencapai Rp600 juta," ungkapnya.

Atas kejadian itu, kliennya melaporkan kejadian ke SPKT Polda Sumsel dengan tindak pidana Pemalsuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP dimaksud dalam pasal 266.

Sementara itu, Pelapor Efallah Mitra menerangkan kalau telah menjadi korban di duga dalam perkara tindak pidana Memasukan Keterangan Tidak Benar Kedalam Akta Otentik.

Hal ini berawal saat ia mendapatkan telepon dari Notaris tempat Pelapor akan melakukan pemecahan Sertifikat tanah miliknnya.

Yang menyuruh ia untuk konfirmasi di kantor BPN apakah sebelumnnya sudah pernah membuat Laporan tentang kehilangan Sertifikat tanahnya.

didampingi pengacaranya, warga oku ini datangi spkt polda sumsel, kasus apa?                            palembang, koranpalpres.com - warga ogan komering ulu (oku) efallah mitra didampingi kuasa hukumnya m. aminuddin sh mh dan syarifuddin sh mendatangi spkt polda sumsel, kamis 22 mei 2025.
hal ini untuk melaporkan tindak pidana memasukkan data yang tidak benar di dalam akta otentik hingga mengalami kerugian mencapai angka rp2,5 miliar.
bahwa peristiwa ini terjadi di kantor bpn yang beralamat di jalan mayor iskandar kemala raja, kabupaten oku pada 22 april 2021 silam sekira pukul 11.00 wib.
"kita mendatangi spkt polda sumsel untuk melaporkan oknum berinisial hs, dengan modus meminjam sertifikat sebagai jaminan di bank," ujarnya didampingi kliennya efallah mitra.
baca juga:3 titik rawan kriminalitas di pemulutan, polisi lakukan ini
baca juga:tekan angka kriminalitas, kegiatan ini langkah tiju unit 1 subdit iii polda sumsel lakukan
namun dalam perjalanannya sertifikat yang dipinjam oleh terlapor ini tanpa seizin dan sepengetahuan kliennya sudah balik nama terlapor.
"jadi sertifikat hak milik (shm) yang dibalik nama tersebut, digunakan terlapor untuk meminjam uang di bank dan cair uang tersebut mencapai rp600 juta," ungkapnya.
atas kejadian itu, kliennya melaporkan kejadian ke spkt polda sumsel dengan tindak pidana pemalsuan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kuhp dimaksud dalam pasal 266.
sementara itu, pelapor efallah mitra menerangkan kalau telah menjadi korban di duga dalam perkara tindak pidana memasukan keterangan tidak benar kedalam akta otentik.
baca juga:kriminalitas susah ditebak, warga harus perketat keamanan lingkungan masing-masing
baca juga:ini cara polrestabes palembang tekan kriminalitas di wilayahnya
hal ini berawal saat ia mendapatkan telepon dari notaris tempat pelapor akan melakukan pemecahan sertifikat tanah miliknnya.
yang menyuruh ia untuk konfirmasi di kantor bpn apakah sebelumnnya sudah pernah membuat laporan tentang kehilangan sertifikat tanahnya.
sehingga pada kamis 22 april 2021 sekira pukul 11.00 wib di kantor bpn, ia mendapatkan keterangan dari pihak bpn yang menjelaskan bahwa sertifikat tanah miliknya tersebut sudah berubah nama kepemilikan atas nama terlapor.
"terlapor ini pernah meminjam sertifikat ranahnya tersebut kepada saya dan kemudian di ketahui saat persidangan perdata yang di menangkan oleh saya kalau terlapor ini melakukan proses balik nama sertifkat tersebut," akunya.
baca juga:catat tingkat kriminalitas meningkat di 2024, ini bakal dilakukan di 2025, apa itu?
baca juga:apa itu persepsi kriminalisasi seks dalam tayangan hukum media? ini pendapat mahasiswa universitas andalas
dengan menggunakan jasa notaris h. iqbal amputra, s.h., h.m.kn. akibat peristiwa tersebut ia mengalami kerugian rp 2.500.000.000.
"saya harapkan laporan saya ditindaklanjuti oleh penyidik polda sumsel, agar hak saya tersebut kembali ke saya dan terlapor mendapatkan hukuman setimpal," tandasnya.