Artikel berjudul "Menilik Peran Wali Kota dan DPRD Kota Sawahlunto dalam Pelestarian Cagar Budaya Tenun Songket Silungkang" ini ditulis oleh Muhammad Dzaky Ramadhan, mahasiswa Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat.

KORANPALPRES.COM - Tenun Songket Silungkang merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang menjadi kebanggaan Kota Sawahlunto.

Kain tenun ini bukan sekadar hasil keterampilan tangan yang indah, tetapi juga menyimpan jejak sejarah, nilai-nilai lokal, dan identitas kolektif masyarakat Silungkang.

Motif-motifnya memuat simbol-simbol kultural yang diwariskan turun-temurun, sementara teknik pembuatannya mencerminkan kearifan lokal yang telah bertahan ratusan tahun.

 

Keunikan ini menjadikan songket Silungkang bukan hanya sebagai produk ekonomi kreatif, tetapi juga cagar budaya yang harus dilestarikan.

Kesadaran akan pentingnya pelestarian tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, hingga pengembangan cagar budaya, baik yang berwujud seperti bangunan dan situs sejarah, maupun yang tidak berwujud seperti tradisi dan kerajinan.

Namun, memiliki regulasi saja tidak cukup.

 

Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang berkelanjutan.

Di sinilah peran pemerintah kota, baik eksekutif yang dipimpin wali kota maupun legislatif yang diwakili DPRD, menjadi sangat krusial.

Wali Kota sebagai kepala eksekutif memiliki mandat untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan amanat Perda.

Peran ini mencakup perencanaan program pelestarian yang sesuai kebutuhan komunitas pengrajin, penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta membuka akses pasar yang lebih luas.