Kumpulkan Puluhan Pimpinan Perusahaan Perkebunan, Pj Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Cuma Minta Ini, Berat Gak
Pj Bupati Muba Apriyadi berfoto bersama usai Rapat Forum CSR dalam rangka Sinergi Pembangunan Antara Dunia Usaha dan Pemkab Muba di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Kamis, 4 Januari 2024.-Humas Pemkab Muba-
MUBA, KORANPALPRES.COM – Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi menaruh perhatian terhadap keberadaan perusahaan perkebunan di wilayah pemerintahannya.
Terlebih, persoalan kewajiban dan kepatuhan perusahaan terhadap masyarakat di wilayah ring 1 operasional.
Hal ini ditegaskan Pj Bupati Apriyadi saat Rapat Forum Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka Sinergi Pembangunan Antara Dunia Usaha dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Kamis, 4 Januari 2024.
"Saya minta seluruh perusahaan perkebunan di Muba saling jaga dan patuh atas kewajiban yang sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," tegasnya.
BACA JUGA:Turunkan Ribuan Paket Sembako Murah di Babat Toman, Ini Harapan Pj Bupati Muba Apriyadi
Apriyadi menghimbau semua perusahaan untuk mentaati aturan dan menuntaskan persoalan persoalan lahan.
"Ayo patuhi, jangan sampai di kemudian hari justru bakal menimbulkan permasalahan," tegasnya lagi.
Dia menambahkan, Pemkab Muba sangat terbuka untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi terutama persoalan tuntutan plasma masyarakat yang seringkali terjadi.
"Pihak Pemerintah akan menjadi penengah dan mencarikan solusi terbaik," tukasnya.
BACA JUGA:Desak Pj Bupati Muba Cari solusi Perbaikan Tiang Jembatan P6, Ratusan Massa KMPAS Bakal Terus Demo
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Akhmad Toyibir mengungkapkan, terkait kewajiban masih banyak perusahaan perkebunan di Muba yang belum maksimal dalam penyediaan sarana prasarana penanganan kebakaran hutan, kebun dan lahan (karhutbunlah).
"Kami minta persoalan yang seperti ini harus serius untuk diprioritaskan, apalagi fasilitas sarpras pencegahan dan penanganan karhutbunlah harus wajib dimaksimalkan," tegasnya.
Akhmad Toyibir mengaku, perusahaan di Muba harus andil maksimal untuk menghilangkan stempel selama ini yang kerap kali diperuntukan bagi Kabupaten Muba yang dinilai sebagai daerah penyumbang asap.
"Kami minta terkait SDM dan sarpras harus maksimal disediakan," singgungnya.