Tegas! Polda Sumsel Pastikan Semua Personel Jajaran Netralitas di Pemilu 2024

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 08 Jan 2024 - 11:45

Kasubbid Penmas Polda Sumsel, AKBP Yenni Diarty SIK--Kurniawan

PALEMBANG, KORAN. PALPRES.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) melalui bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).

Memastikan personel Polri jajaran Polda Sumsel hingga Polres dan Polrestabes jajaran bakal netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bahkan hal ini menindaklanjuti perintah Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK yang bakal memastikan upaya menjaga netralitas seluruh anggota Polri dengan berbagai cara.

"Jadi semua personel kita wajib menjaga netralitas, dan juga kita lihat ada undang-undangnya juga yang mengatur tentang Kepolisian Pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral,” ujar Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto melalui Kasubbid Penmas AKBP Yenni Diarty SIK, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 8 Januari 2024.

Hal ini, kata AKBP Yenni akan dilakukan dari mulai dari preemtif, preventif, dan represif kepada personel yang telah ada mekanismenya.

"Untuk menjaga netralitas, masyarakat perlu juga memahami aturan di Korps Bhayangkara mengenai sikap selama Pemilu 2024," kata AKBP Yenni.

Bahkan AKBP Yenni menegaskan, bahwa personel Polri, khsusnya yang berada di jajaran Polda Sumsel tidak boleh berpolitik, meski keluarganya diperbolehkan.

"Jadi walaupun anggota keluarganya diperbolehkan, tapi personel ini tidak boleh berpolitik," tegasnya AKBP Yenni.

Dalam konteks ini, ia menuturkan, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

Meskipun ada keluarga anggotanya yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan.

tegas! polda sumsel pastikan semua personel jajaran netralitas di pemilu 2024                            palembang, koran. palpres.com - kepolisian daerah (polda) sumatera selatan (sumsel) melalui bidang profesi dan pengamanan (propam). 
memastikan personel polri jajaran polda sumsel hingga polres dan polrestabes jajaran bakal netralitas dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.
bahkan hal ini menindaklanjuti perintah kapolda sumsel, irjen pol a rachmad wibowo sik yang bakal memastikan upaya menjaga netralitas seluruh anggota polri dengan berbagai cara. 
"jadi semua personel kita wajib menjaga netralitas, dan juga kita lihat ada undang-undangnya juga yang mengatur tentang kepolisian pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral,” ujar kabid humas polda sumsel kombes pol sunarto melalui kasubbid penmas akbp yenni diarty sik, saat ditemui di ruang kerjanya, senin 8 januari 2024.
baca juga:tampil gagah, inilah beberapa personel jajaran polda sumsel yang terima piagam penghargaan dari kapolda
baca juga:selama libur nataru lalu, nihil kecelakaan lalin di wilayah polres ini
hal ini, kata akbp yenni akan dilakukan dari mulai dari preemtif, preventif, dan represif kepada personel yang telah ada mekanismenya.
"untuk menjaga netralitas, masyarakat perlu juga memahami aturan di korps bhayangkara mengenai sikap selama pemilu 2024," kata akbp yenni. 
bahkan akbp yenni menegaskan, bahwa personel polri, khsusnya yang berada di jajaran polda sumsel tidak boleh berpolitik, meski keluarganya diperbolehkan. 
"jadi walaupun anggota keluarganya diperbolehkan, tapi personel ini tidak boleh berpolitik," tegasnya akbp yenni. 
baca juga:polres wilayah polda sumsel di muara enim pastikan penyortiran dan pelipatan surat suara aman
baca juga:waduh! polrestabes wilayah polda sumsel ini catat laka lantas di palembang pada 2023 lalu meningkat
dalam konteks ini, ia menuturkan, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. 
meskipun ada keluarga anggotanya yang menjadi peserta pemilu 2024, namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan.
“tetapi terlibat bukan arti memberikan support kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke kpu dan bawaslu agar berjalan dengan lancar,” ucapnya.
menurutnya, dalam pkpu dan uu nomor 17 tahun 2007 jelas diatur soal tugas polisi menjaga capres-cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu. 
baca juga:kapolres wilayah polda sumsel di muara enim tinjau proses pelipatan kertas surat suara pemilu 2024
baca juga:sikapi pemilu 2024 dengan kedamaian, ini yang dilakukan kapolri dan jajaran lakukan, yuk lihat
sehingga netral yang dilakukan polri adalah aturan dan sop dipatuhi, sesuai surat telegram kapolda sumsel nomor:str/360/xii/huk.7.1./2023 tanggal 08/12/2023 yang ditandatangani kabid propam polda sumsel kombes pol agus halimudin sik mh. 
akbp yenni pun mengingatkan bahwa tugas utama polisi menjaga nilai-nilai sipil, dan itu salah satunya adalah demokrasi, diimplementasikan dalam pemilu. polisi harus menjaga ini dengan baik.
“jangan menunjukan keterlibatan, baik bentuk simbol, tanda dan kegiatan. tapi komitmen menjaga agar pemilu lancar. tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi,” tandasnya.*