Presiden Instruksikan Jajaran Waspadai Dinamika Geopolitik

PALEMBANG,KORANPALPRES.COM - Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaranya untuk mewaspadai dinamika geopolitik global dan menjaga kondisi dalam negeri salah satunya menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

Dikutip dari laman kominfo.go.id, “Kita harus detail menjaga kondisi dalam negeri utamanya menjelang Pemilu serentak di bulan Februari. 

Dan juga kita harus menyiapkan rencana dalam rangka menyongsong Ramadan dan Idulfitri pada Maret dan April 2024,” ucap Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2024 kemarin.

Kepala Negara menyampaikan arti penting meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang dapat mengganggu musim tanam dan panen raya. 

BACA JUGA:Presiden Jokowi Kunjungi 3 Negara Asean di Awal Tahun 2024

BACA JUGA:Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Karian dan Terminal Pakupatan Tipe A, Ini Harapannya

Presiden menyebut bahwa strategi pangan juga harus diperhitungkan dengan baik.

“Hitung-hitungan mengenai kondisi aman juga dengan strategis pangan kita betul-betul harus dikalkulasi dengan baik karena betul-betul perubahan iklim ini harus kita hitung,” tuturnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Presiden menekankan agar ketersediaan BBM dan gas, serta harga dan stok pangan dapat terus terjaga.

BACA JUGA:Benarkan Pendaftaran CASN 2024 Kembali Dibuka? Ini Kata Presiden Jokowi

BACA JUGA:Presiden Jokowi Resmikan Tiga Jembatan Pengganti Jembatan Callender Hamilton di Provinsi Banten

“Mengenai BBM dan gas yang harus selalu tersedia jangan sampai satu, dua, tiga atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu misalnya, harus dipantau dan dilihat secara detail,” ujar Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menginstruksikan jajarannya untuk melakukan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi dalam menciptakan keterpaduan layanan digital pemerintah.