Masuki Tahun Politik, Awas Pj Kepala Daerah Harus Hati-hati Soal Netralitas

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 10 Jan 2024 - 11:35

Pj Kepala Daerah harus jaga netralitas ASN dan berhati-hati dalam bertindak-KASN RI/youtube-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Memasuki tahun politik seperti saat ini, para Pj Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) harus berhati-hati dalam masalah netralitas.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyoroti sejumlah pemberitaan terkait Penjabat (Pj) Kepala Daerah tersebut yang dicopot dari jabatannya.

Mereka itu dicopot karena dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2024.

Dilansir dari situs bkn.go.id menanggapi pemberitaan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN Otok Kuswandaru menegaskan bahwa Pj Kepala Daerah yang tidak netral, akan berpotensi hukuman disiplin.

Sehubungan dengan dengan penggantian sejumlah Pj Kepala Daerah termasuk Pj Bupati Kampar Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri, BKN melalui Kedeputian Bidang Wasdal mendorong Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Provinsi Riau untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

“Karena dugaan pelanggaran netralitas ini bisa berpotensi pada penjatuhan hukuman disiplin, maka dengan adanya pencopotan jabatan tersebut Gubernur Provinsi Riau selaku PPK wajib melakukan pemeriksaan,” terang Otok, di BKN Pusat, Jakarta akhir tahun lalu.

Lebih lanjut soal hukuman disiplin pada pelanggaran netralitas ASN juga telah tertuang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 (lima) Menteri.

Kelima menteri tersebut yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang disepakati pada 22 September 2022 lalu.

SKB tersebut menjelaskan seperti apa bentuk pelanggaran netralitas sampai dengan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN.

Ketidaknetralan PJ bupati tadi berdasarkan penelusuran Tim Auditor Manajemen ASN (Audiman) BKN.

Dari penelusuran itu diperoleh informasi bahwa Pj tersebut turut serta dalam pertemuan dengan masyarakat bersama saudaranya yang merupakan caleg dari salah satu partai.

Otok menekankan bahwa dalam permasalahan itu diperlukan pemeriksaan lebih komprehensif.

masuki tahun politik, awas pj kepala daerah harus hati-hati soal netralitas                            palembang, koranpalpres.com - memasuki tahun politik seperti saat ini, para pj kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) harus berhati-hati dalam masalah netralitas. 
badan kepegawaian negara (bkn) menyoroti sejumlah pemberitaan terkait penjabat (pj) kepala daerah tersebut yang dicopot dari jabatannya.
mereka itu dicopot karena dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn) jelang pemilu 2024.
dilansir dari situs bkn.go.id menanggapi pemberitaan tersebut, deputi bidang pengawasan dan pengendalian (wasdal) bkn otok kuswandaru menegaskan bahwa pj kepala daerah yang tidak netral, akan berpotensi hukuman disiplin.
baca juga:awali tahun baru, pj wako ini ingatkan kembali netralitas asn di pemilu 2024
sehubungan dengan dengan penggantian sejumlah pj kepala daerah termasuk pj bupati kampar provinsi riau oleh menteri dalam negeri, bkn melalui kedeputian bidang wasdal mendorong pejabat pembina kepegawaian (ppk) provinsi riau untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
“karena dugaan pelanggaran netralitas ini bisa berpotensi pada penjatuhan hukuman disiplin, maka dengan adanya pencopotan jabatan tersebut gubernur provinsi riau selaku ppk wajib melakukan pemeriksaan,” terang otok, di  bkn pusat, jakarta akhir tahun lalu.
lebih lanjut soal hukuman disiplin pada pelanggaran netralitas asn juga telah tertuang pada surat keputusan bersama (skb) 5 (lima) menteri.
kelima menteri tersebut yakni menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb), menteri dalam negeri (mendagri), kepala badan kepegawaian negara (bkn), ketua komisi aparatur sipil negara (kasn) dan ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu), yang disepakati pada 22 september 2022 lalu.
baca juga:pj gubernur agus fatoni pimpin deklarasi secara serentak netralitas asn provinsi dan kabupaten/kota se-semsel
skb tersebut menjelaskan seperti apa bentuk pelanggaran netralitas sampai dengan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai asn.
ketidaknetralan pj bupati tadi berdasarkan penelusuran tim auditor manajemen asn (audiman) bkn.
dari penelusuran itu diperoleh informasi bahwa pj tersebut turut serta dalam pertemuan dengan masyarakat bersama saudaranya yang merupakan caleg dari salah satu partai.
otok menekankan bahwa dalam permasalahan itu diperlukan pemeriksaan lebih komprehensif.
baca juga:pj gubernur sumsel agus fatoni ikuti arahan mendagri, jaga netralitas asn jelang pemilu 2024
sebab di samping pelanggaran kode etik, dapat juga berpotensi pada pelanggaran disiplin yang bersangkutan.
lalu, dengan adanya sejumlah temuan terkait dugaan pelanggaran netralitas asn, bkn terus mengimbau seluruh pegawai asn termasuk yang ditunjuk menjadi pj kepala daerah untuk berhati-hati pada tahun politik ini.
banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai asn terlibat politik praktis sengaja ataupun tidak sengaja.
“tingkatan sanksi hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai asn yang terbukti terlibat langsung politik praktis tidak lagi ringan, namun sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman disiplin sedang sampai dengan hukuman disiplin berat,” katanya menegaskan.
baca juga:komitmen sukseskan pemilu 2024, pangdam ii/swj buka hotline pengaduan netralitas di sumbagsel
netralitas aparatur sipil negara (asn) tersebut adalah permasalahan yang perlu terus dijaga dan diawasi.
hal itu dilakukan agar pemilu nanti dapat berjalan secara jujur (fairplay) dan adil. 
terutama antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan.
berdasarkan pasal 2 uu nomor 5 tahun 2014 sudah jelas dinyatakan, setiap pegawai asn harus patuh pada asas netralitas.
baca juga:dukung dan sukseskan pemilu 2024, kodim 0429/lamtim wilayah kodam ii/swj serentak pasang banner netralitas tni
hal tersebut sudah nyata dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. 
dari laman badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) dijelaskan terdapat 22 provinsi dengan potensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (asn) pada pemilu 2024.
ada 10 provinsi yang dianggap punya kerawanan netralitas asn tinggi.
bawaslu menjelaskan, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn) merupakan salah satu dari empat isu kerawanan pemilihan umum (pemilu) yang banyak ditemukan di tingkat provinsi.
baca juga:pangdam ii/swj: perintah kasad, jaga netralitas tni
adapun provinsi dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi menurut bawaslu:
maluku utara sempurna di posisi pertama lantaran meraih skor maksimal 100 poin.
posisinya diikuti sulawesi utara yang mencatat skor kerawanan netralitas asn sebesar 55,87 poin lalu diikuti skor kerawanan netralitas asn di banten tercatat sebesar 22,98 poin.
kemudian, sulawesi selatan memiliki skor kerawanan netralitas asn sebesar 21,93 poin, juga nusa tenggara timur mencatatkan skor kerawanan netralitas asn sebesar 9,4 poin.
baca juga:pangdam ii/swj: tekan pelanggaran dan jaga netralitas tni
selanjutnya ada kalimantan timur dan jawa barat yang memiliki skor kerawanan netralitas asn masing-masing sebesar 6,01 poin dan 5,48 poin.
sedangkan skor kerawanan netralitas asn di sumatera barat sebesar 4,96 poin lantas, tingkat kerawanan netralitas asn di gorontalo dan lampung sama-sama sebesar 3,9 poin.
padahal berdasarkan aturan dalam pasal 2 uu no 5 tahun 2014 “setiap pegawai asn harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”. *