Dugaan Pelanggaran Pemilu Kades di Ogan Ilir, Gakkumdu Sumsel Terangkan Secara Gamblang

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 01 Feb 2024 - 07:40

Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Muhammad Anwar Reksowidjojo menerangkan mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh AP, seorang oknum Kades di Ogan Ilir, atas dugaan menghimpun warga untuk memilih caleg tertentu pada Pemilu tahun 2024. --Kurniawan

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh AP, seorang oknum kepala desa (Kades) di Ogan Ilir, atas dugaan menghimpun warga untuk memilih caleg tertentu pada Pemilu tahun 2024.

Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) angkat bicara dengan menggelar konferensi pers, Rabu 31 Januari 2024 diruang media center Bawaslu Provinsi Sumsel.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel, Kombes Pol Muhammad Anwar Reksowidjojo membenarkan hal tersebut.

"Benar kita telah melakukan penjelasan mengenai permasalahan tersebut," ujarnya, Kamis 1 Februari 2024.

Kombes Pol Muhammad Anwar Reksowidjojo menjelasakan, bawa Tim Sentra Gakkumdu Sumsel terdiri dari Bawaslu, Polda dan Kejati.

"Jadi kita bersama-sama menjelaskan secara terang-terangan mengenai dasar hukum dalam menindaklanjuti perkara tersebut," jelasnya.

Sehingga terkait pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, katanya bahwa pasal tersebut mengenai konsekuensi sanksi bagi setiap kepala desa atau perangkat pemerintahan lainnya.

Dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dalam masa kampanye.

"Dari unsur pasal tersebut, kepala desa betul, ada. Kemudian dengan sengaja membuat keputusan. Dia (oknum kepala desa) bukan membuat keputusan. Kalau keputusan kan (mengharuskan) besok coblos si A, misalnya," terang Anwar.

Jika unsur pasal dalam suatu rangkaian perbuatan tidak terpenuhi, maka pasal tersebut tidak sempurna.

dugaan pelanggaran pemilu kades di ogan ilir, gakkumdu sumsel terangkan secara gamblang                            palembang, koranpalpres.com - mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh ap, seorang oknum kepala desa (kades) di ogan ilir, atas dugaan menghimpun warga untuk memilih caleg tertentu pada pemilu tahun 2024.
tim sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) provinsi sumatera selatan (sumsel) angkat bicara dengan menggelar konferensi pers, rabu 31 januari 2024 diruang media center bawaslu provinsi sumsel.
direktur direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) polda sumsel, kombes pol muhammad anwar reksowidjojo membenarkan hal tersebut.
"benar kita telah melakukan penjelasan mengenai permasalahan tersebut," ujarnya, kamis 1 februari 2024.
baca juga:camat nibung muratara tertangkap tangan hisab sabu jam kerja, ini kata kapolres muratara
baca juga:kapolres lahat pimpin sertijab wakapolres, yuk lihat
kombes pol muhammad anwar reksowidjojo menjelasakan, bawa tim sentra gakkumdu sumsel terdiri dari bawaslu, polda dan kejati.
"jadi kita bersama-sama menjelaskan secara terang-terangan mengenai dasar hukum dalam menindaklanjuti perkara tersebut," jelasnya.
sehingga terkait pasal 490 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, katanya bahwa pasal tersebut mengenai konsekuensi sanksi bagi setiap kepala desa atau perangkat pemerintahan lainnya.
dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam masa kampanye.
baca juga:polda sumsel gelar sidang terbuka menuju rikkes tahap ii penerimaan siswa sipss, berikut penjelasannya
baca juga:sempat viral, akhirnya 7 pelaku curas sadis hingga lukai nasabah bank dibekuk tim polda sumsel
"dari unsur pasal tersebut, kepala desa betul, ada. kemudian dengan sengaja membuat keputusan. dia (oknum kepala desa) bukan membuat keputusan. kalau keputusan kan (mengharuskan) besok coblos si a, misalnya," terang anwar.
jika unsur pasal dalam suatu rangkaian perbuatan tidak terpenuhi, maka pasal tersebut tidak sempurna.
ia menuturkan, bahwa tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu pada masa kampanye, maka disebut dengan delik materil.
delik materil, terangnya, adalah delik yang memiliki adanya akibat atau harus ada akibatnya. sementara delik formil, tidak perlu ada akibat, seperti contohnya perkara pencurian. 
baca juga:tim gabungan polisi-tni grebek gudang bbm ilegal di gelumbang dan lembak
baca juga:pengendalian inflasi, polres lahat berkontribusi kendalikan keamanan dan penegakan hukum
oleh karena itu, dari hasil penyidikan dan juga keterangan ahli bahasa dan ahli pidana menerangkan bahwa tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu itu harus teruji. 
pada masa kampanye, hal yang menguntungkan yang dimaksud adalah suara dari pemilih kepada peserta pemilu.
"kita bersama tim gakkumdu melihat tak ada keputusan dari oknum kades memutuskan untuk memenangkan salah satu calon legislatif yang merupakan peserta pemilu," tambahnya.
yang diuntungkan, menguntungkan atau dirugikan bentuknya adalah suara. pemilunya belum, pencoblosannya belum dapat diduga melanggar netralitas. 
baca juga: menjaga mutu pelayanan, kapolres sidak ke satlantas polres pagaralam
baca juga:kembalikan kepercayaan publik terhadap polri, 7 personel humas polres pagaralam diberi reward oleh kapolres
apabila yang disampaikan oleh oknum kades terwujud keuntungan atau kerugian paslon lain atau calon legislatif lain.
"saya memastikan bahwa sentra gakkumdu sumsel pun telah memberikan asistensi ke gakkumdu kabupaten ogan ilir sebelum ke tahap akhir untuk menentukan kepastian hukum," terangnya.
jadi prosedur ini sudah dilaksanakan oleh sentra gakkumdu ogan ilir, dan sudah dilakukan asistensi dari gakkumdu sumsel. sudah kami lihat alat buktinya apa.
sementara ketua bawaslu sumsel, kurniawan mengatakan bahwa dalam proses tindak lanjut perkara ini, bawaslu ogan ilir bukan hanya melimpahkan kasus pidana saja, namun juga terkait kasus dugaan pelanggaran undang-undang lainnya.
baca juga:dianggap berprestasi, 48 personel polres pagaralam diganjar penghargaan
baca juga:wow! polres oku timur dapat penghargaan dari ombudsman ri dalam bidang ini
“dasarnya adalah undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan perda ogan ilir nomor 6 tahun 2022 tentang pemerintahan desa,” urainya.
dari hasil kajian oleh bawaslu ogan ilir, ditemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut.
"perkara ini sudah diadakan penyidikan oleh pihak kepolisian selama 14 hari sesuai peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang gakkumdu, kemudian setelah penyidikan, maka diadakan pembahasan bersama di sentra gakkumdu dari unsur kepolisian, kejaksaan dan bawaslu,” paparnya
hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam suatu bap (berita acara pemeriksaan) dan diperoleh kesimpulan kasus ini tidak bisa diteruskan karena tidak memperoleh bukti cukup dan tidak terpenuhi unsur pada pasal 490 undang. 
baca juga:waduh! aksi tawuran remaja makin marak, polres prabumulih polda sumsel tangkap pelaku tawuran
baca juga:kegiatan tahapan kampanye mulai meningkat, polda sumsel lakukan langkah ini hadapi pemilu yang aman
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan