Pengendalian Inflasi Daerah Harus Dicari Langkah Maksimal

PAGARALAM, KORANPALPRES.COM - Pj Walikota Pagar Alam H. Lusapta Yudha Kurnia, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat Ruang Rapat Besemah Tige Setdako Pagar Alam, Senin (05/02/2024).

Dalam rakor tersebut, disampaikan berbagai strategi dan langkah konkret yang dapat dilakukan dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan pokok, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Selanjutnya, pembahasan mengenai percepatan pembentukan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut.

Upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

BACA JUGA:Pj Wako Berharap Pembangunan Berlanjut Secara Bertahap, Menyeluruh, dan Berkelanjutan

BACA JUGA:BPOM Ini Audiensi ke Pj Wako dan Sampaikan Ingin Lakukan Pengawasan Obat, Kosmetik dan Makanan di Pagaralam

Dengan adanya rakor ini, diharapkan akan lahir keputusan dan langkah-langkah konkret yang dapat menjadi landasan bagi upaya pengendalian inflasi di daerah serta percepatan pembentukan perda yang progresif untuk menyokong kesejahteraan penyandang disabilitas di Daerah masing-masing.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, inflasi di tingkat nasional pada Januari 2024 secara Year on Year (YoY) sebesar 2,57 persen.

Dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) yang angka inflasinya di atas nasional untuk mendalami permasalahan, sehingga langkah pengendaliannya bisa maksimal.

Hal itu ditekankan Tomsi saat mempimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Penyelenggaraan Layanan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/2/2024).

BACA JUGA:Sampaikan ke MUI Bangka Tengah, Pj Wako Bilang Ada Program Keagamaan Besemah

BACA JUGA:Berharap Event Besar Semakin Banyak, Pj Wako Berharap Ivendo Berpartisipasi

“Begitu juga dengan kabupaten dan kota, ini jumlahnya kan cukup banyak, sehingga yang posisi di tengah ini, kabupaten/kota lainnya tidak tertulis di sini, namun dapat ditanyakan kepada BPS daerah masing-masing, terutama mereka yang masih di atas angka rata-rata nasional, begitu juga dengan kota,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tomsi juga memaparkan perkembangan terbaru berkaitan dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH).