Pengendalian Inflasi Daerah Harus Dicari Langkah Maksimal

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Senin , 05 Feb 2024 - 19:46

Pj Wako mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual.-Diskominfo Pagaralam-

Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pembaruan sampel.

Jika IPH sebelumnya melibatkan 90 kabupaten/kota, maka saat ini bertambah menjadi 150 kabupaten/kota.

Kemudian, ada harga-harga daftar komoditas yang dihapus karena masyarakat sudah tak mengonsumsinya lagi, seperti ikan jenis tertentu, tabloid, dan antena TV.

Lalu, ada daftar komoditas baru yang ditambahkan seperti masker, CCTV, hingga tarif MRT.

“Sampai dengan saat ini, kita bisa melihat perkembangan yang signifikan. Pertama berkaitan dengan beras, beras ini yang tetap dari minggu ke minggu.

Kalau minyak goreng baru pada minggu pertama ini. Kemudian cabai merah, cabai merah ini minggu lalu tidak masuk, sekarang mulai menempati posisi atas, telur ayam ini dampak daripada jagung, gula pasir,” bebernya.

Pihaknya meminta Pemda untuk fokus melakukan langkah pengendalian, khususnya terhadap komoditas lima besar yang mengalami kenaikan harga.

Selain itu, Tomsi mengingatkan Pemda terkait ancaman yang berkaitan dengan cuaca yang tak terduga.

Sebab kondisi tersebut dapat berdampak pada potensi gagal panen, banjir, dan gangguan pada tanaman.

“Ini kan sudah bisa dideteksi daerah-daerah mana yang sepanjang tahun atau beberapa tahun sekali itu sawah-sawahnya dilanda banjir atau kebun-kebunnya. Oleh sebab itu, mohon perhatian untuk kepada daerah-daerah tersebut bisa melaksanakan antisipasinya,” ungkap Tomsi.*

pengendalian inflasi daerah harus dicari langkah maksimal                            pagaralam, koranpalpres.com - pj walikota pagar alam h. lusapta yudha kurnia, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual yang diselenggarakan oleh kementerian dalam negeri (kemendagri), bertempat ruang rapat besemah tige setdako pagar alam, senin (05/02/2024).
dalam rakor tersebut, disampaikan berbagai strategi dan langkah konkret yang dapat dilakukan dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan pokok, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
selanjutnya, pembahasan mengenai percepatan pembentukan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut.
upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
baca juga:pj wako berharap pembangunan berlanjut secara bertahap, menyeluruh, dan berkelanjutan
baca juga:bpom ini audiensi ke pj wako dan sampaikan ingin lakukan pengawasan obat, kosmetik dan makanan di pagaralam
dengan adanya rakor ini, diharapkan akan lahir keputusan dan langkah-langkah konkret yang dapat menjadi landasan bagi upaya pengendalian inflasi di daerah serta percepatan pembentukan perda yang progresif untuk menyokong kesejahteraan penyandang disabilitas di daerah masing-masing.
sementara itu, inspektur jenderal (irjen) kementerian dalam negeri (kemendagri) tomsi tohir mengatakan, inflasi di tingkat nasional pada januari 2024 secara year on year (yoy) sebesar 2,57 persen.
dirinya meminta pemerintah daerah (pemda) yang angka inflasinya di atas nasional untuk mendalami permasalahan, sehingga langkah pengendaliannya bisa maksimal.
hal itu ditekankan tomsi saat mempimpin rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan layanan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas secara hybrid di gedung sasana bhakti praja (sbp), kantor pusat kemendagri, jakarta, senin (5/2/2024).
baca juga:sampaikan ke mui bangka tengah, pj wako bilang ada program keagamaan besemah
baca juga:berharap event besar semakin banyak, pj wako berharap ivendo berpartisipasi
“begitu juga dengan kabupaten dan kota, ini jumlahnya kan cukup banyak, sehingga yang posisi di tengah ini, kabupaten/kota lainnya tidak tertulis di sini, namun dapat ditanyakan kepada bps daerah masing-masing, terutama mereka yang masih di atas angka rata-rata nasional, begitu juga dengan kota,” katanya.
dalam kesempatan itu, tomsi juga memaparkan perkembangan terbaru berkaitan dengan indeks perkembangan harga (iph).
pasalnya, badan pusat statistik (bps) telah melakukan pembaruan sampel.
jika iph sebelumnya melibatkan 90 kabupaten/kota, maka saat ini bertambah menjadi 150 kabupaten/kota.
baca juga:sikapi kenaikan harga pj wako siapkan beberapa strategi ini
baca juga:hadir di sidang perdana dprd bahas renja, pj wako dan polres manfaatkan untuk jalin sinergi
kemudian, ada harga-harga daftar komoditas yang dihapus karena masyarakat sudah tak mengonsumsinya lagi, seperti ikan jenis tertentu, tabloid, dan antena tv.
lalu, ada daftar komoditas baru yang ditambahkan seperti masker, cctv, hingga tarif mrt.
“sampai dengan saat ini, kita bisa melihat perkembangan yang signifikan. pertama berkaitan dengan beras, beras ini yang tetap dari minggu ke minggu.
kalau minyak goreng baru pada minggu pertama ini. kemudian cabai merah, cabai merah ini minggu lalu tidak masuk, sekarang mulai menempati posisi atas, telur ayam ini dampak daripada jagung, gula pasir,” bebernya.
baca juga:tinjau lokasi banjir, pj wako berikan bantuan pada warga yang terdampak
baca juga:keren! pj wako ini akan adu akting di film nasional yang mengangkat budaya sumsel
pihaknya meminta pemda untuk fokus melakukan langkah pengendalian, khususnya terhadap komoditas lima besar yang mengalami kenaikan harga.
selain itu, tomsi mengingatkan pemda terkait ancaman yang berkaitan dengan cuaca yang tak terduga.
sebab kondisi tersebut dapat berdampak pada potensi gagal panen, banjir, dan gangguan pada tanaman.
“ini kan sudah bisa dideteksi daerah-daerah mana yang sepanjang tahun atau beberapa tahun sekali itu sawah-sawahnya dilanda banjir atau kebun-kebunnya. oleh sebab itu, mohon perhatian untuk kepada daerah-daerah tersebut bisa melaksanakan antisipasinya,” ungkap tomsi.*