Pengendalian Inflasi Daerah Harus Dicari Langkah Maksimal
Pj Wako mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual.-Diskominfo Pagaralam-
Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pembaruan sampel.
Jika IPH sebelumnya melibatkan 90 kabupaten/kota, maka saat ini bertambah menjadi 150 kabupaten/kota.
BACA JUGA:Sikapi Kenaikan Harga Pj Wako Siapkan Beberapa Strategi Ini
BACA JUGA:Hadir di Sidang Perdana DPRD Bahas Renja, Pj Wako dan Polres Manfaatkan untuk Jalin Sinergi
Kemudian, ada harga-harga daftar komoditas yang dihapus karena masyarakat sudah tak mengonsumsinya lagi, seperti ikan jenis tertentu, tabloid, dan antena TV.
Lalu, ada daftar komoditas baru yang ditambahkan seperti masker, CCTV, hingga tarif MRT.
“Sampai dengan saat ini, kita bisa melihat perkembangan yang signifikan. Pertama berkaitan dengan beras, beras ini yang tetap dari minggu ke minggu.
Kalau minyak goreng baru pada minggu pertama ini. Kemudian cabai merah, cabai merah ini minggu lalu tidak masuk, sekarang mulai menempati posisi atas, telur ayam ini dampak daripada jagung, gula pasir,” bebernya.
BACA JUGA:Tinjau Lokasi Banjir, Pj Wako Berikan Bantuan pada Warga yang Terdampak
BACA JUGA:Keren! Pj Wako Ini Akan Adu Akting di Film Nasional yang Mengangkat Budaya Sumsel
Pihaknya meminta Pemda untuk fokus melakukan langkah pengendalian, khususnya terhadap komoditas lima besar yang mengalami kenaikan harga.
Selain itu, Tomsi mengingatkan Pemda terkait ancaman yang berkaitan dengan cuaca yang tak terduga.
Sebab kondisi tersebut dapat berdampak pada potensi gagal panen, banjir, dan gangguan pada tanaman.
“Ini kan sudah bisa dideteksi daerah-daerah mana yang sepanjang tahun atau beberapa tahun sekali itu sawah-sawahnya dilanda banjir atau kebun-kebunnya. Oleh sebab itu, mohon perhatian untuk kepada daerah-daerah tersebut bisa melaksanakan antisipasinya,” ungkap Tomsi.*
- Tag
- Share
-
-
