PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP Msi memberikan bantuan berupa jamban layak pakai, pemberian makanan tambahan cegah stunting sekaligus launching bedah rumah.

Bedah rumah sebanyak 5 unit merupakan kerja sama CSR PT Mustika Indah Permai (PT MIP) di Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat.

"Berdasarkan hasil survei dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP), setidaknya rumah tidak layak huni sebanyak 6.971 unit dan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Balita Stunting berjumlah 373 anak," sebutnya, Rabu 21 Februari 2024.

Dijelaskannya, rumah layak huni terdiri dari beberapa faktor diantaranya, struktur bangunan yang kokoh, kecukupan luas bangunan serta akses sanitasi dan akses air minum yang bersih.

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Matangkan Persiapan Launching Program Bedah Rumah Serentak di Sumsel 

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melalui Dinas PRKPP telah melakukan program bedah rumah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.455 unit yang bersumber dari dana APBN, APBD dan CSR," ujar dirinya.

Sebagai wujud komitmen bersama antar semua pihak, lanjut dia, maka Pemkab Lahat akan melakukan launching bedah rumah bantuan dari CSR PT MIP sebanyak 5 unit di Kecamatan Merapi Area yakni Desa Merapi, Telatang, Muara Maung, Desa Kebur dan Gunung Kembang.

"Saya berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan juga berfungsi meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan," tutup Muhammad Farid.

Senada, Kepala Dinas PRKPP Lahat, Limra Naufan ST MT menerangkan, pihaknya sangat berterima kasih kepada PT MIP, atas bantuan bedah rumah sebanyak 5 unit.

BACA JUGA: Inisiasi Ribuan Bedah Rumah dan Launching Bantuan Sanitasi Serentak, Ini yang Dilakukan Pemprov Sumsel

"Oleh karena itulah, pihaknya tidak hanya berpangku tangan menggunakan APBD saja, melainkan melalui APBN dan pihak ketiga," sebutnya.

Ia menuturkan, pada 2024 ini setidaknya ada 37 desa dengan jumlah 700 rumah tidak layak huni (RTLH) akan dibedah. Dan semuanya telah didata sekaligus disosialisasikan.

"Mudah-mudahan, kedepannya Kabupaten Lahat akan bebas dari RTLH dan berubah menjadi Rumah Layak Huni (RLH), sehingga masyarakat tidak lagi hidup di garis kemiskinan," sebut dirinya.

Dia berharap, peran serta pemerintah desa (Pemdes) sangatlah vital. Sebab, merekalah yang mengetahui secara persis kondisinya.