Dugaan Penggelembungan Suara Kembali Mencuat di PPK Sukarami, Begini Tanggapan Tim Kemenangan Partai Demokrat

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Tim Kemenangan partai Demokrat khsusunya DPR RI bakal melakukan pengawalan terhadap hasil pleno yang telah disuarakan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami. 

Hal ini lantaran adanya dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Sukarami Palembang, sehingga dilakukan pengawalan, Ahad 3 Maret 2024.

Marhaili Sutomo, Koordinator Tim Kemenangan Demokrat khususnya DPR RI menuturkan, untuk itu pihaknya telah membawa bukti C1 dan akan pihaknya cocokan dengan rekab B yang dilakukan PPK Kecamatan sukarami hari ini (Ahad, red). 

"Kemudian bila tidak sesuai dengan data C1 kita, kuat dugaan adanya indikasi penambahan suara dan hal itu kita tolak secara keras," ujarnya. 

BACA JUGA:Perolehan Suara Partai Demokrat Lahat Sementara Tertinggi, Golkar Tak Masuk 5 Besar, Ini Buktinya

BACA JUGA:Sosok Talitha Safa Bakal Jadi Anggota DPRD Ogan Ilir Termuda, Caleg Partai Demokrat

Sehingga akan pihaknya kawal perhitungan tersebut dan hasilnya pun harus sesuai dengan perhitungan yang ada di lapangan dan TPS. 

"Dan ini merupakan komitmen kita dari partai demokrat," jelasnya.  Ia menuturkan, bahwa pihaknya di lapangan melihat untuk hasilnya sesuai dengan pleno yang dilakukan tapi adanya salah perhitungan di TPS oleh KPPS. 

"Oleh sebab itu, kita melihat adanya unsur kesengajaan di bebrapa TPS yang dilakukan KPPS mengenai penambahan suara, kita akan melihat nantinya sama atau tidaknya dengan data yang di kita," ungkapnya. 

Pasalnya, pihaknya melihat adanya dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Sukarami khususnya ditingkat DPR RI.  "Sehingga kita menilai bila tidak dilakukan pengawalan akan terjadi penggelembungan," bebernya. 

BACA JUGA:Daftar 5 Negara Paling Demokratis di Dunia Selain RI, Ada yang Bisa Nebak?

BACA JUGA:Ini Strategi Jitu Partai Demokrat Prabumulih Jaga Suara di Pemilu 2024

Bila benar adanya dugaan penggelembungan ini, bisa, mengancam partai demokrat khususnya terhadap kursi DPR RI. "Hal ini sangat merugikan partai Demokrat, sehingga harus dilakukan pengawalan," terangnya. 

Untuk itulah pihaknya akan sekuat tenaga untuk memperjuangkan hasil yang didapatkan di lapangan. "Bila hasilnya berbeda dengan data di lapangan, kita meminta perhitungan ulang surat suara itu di tempat," tegasnya.