Sebab, dukungan pemerintah daerah ini sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi pelatihan yang dikerjakan melalui program ini.
Hal ini mengingat, program ini menjadi program pemerintah pertama yang menerapkan metode Government to Person (G2P).
BACA JUGA:Bersama Forkopimda Provinsi, Danrem 043/Gatam Safari Ramadan di Masjid Agung Kalianda
Sementara itu, Direktur Eksekutif Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menambahkan, bimbingan teknis ini untuk memberikan pemahaman kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja skema normal.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran,” kata Denni.
Selain paparan, forum ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pemerintah daerah.
Terutama terkait dengan kebutuhan penyedia pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja di daerah tersebut.
BACA JUGA:Ragam Hidangan Khas Jawa Barat untuk Buka Puasa Ini Bisa Bikin Kamu Kebingungan Memilihnya
Selain itu mendorong lembaga potensial di daerahnya untuk mengikuti proses onboarding Program Kartu Prakerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja,” tutupnya.
Prakerja berharap sosialisasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Program Kartu Prakerja termasuk rencana pelaksanaan di tahun 2024.
Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com".