Termasuk juga melakukan kegiatan pencegahan lewat edukasi yang dilakukan secara masif.
Dari data yang dirilis OJK Sumbagsel, per Maret 2024 ada 1.151 layanan konsumen mengenai aktivitas keuangan ilegal.
Keluhan ini banyak didominasi oleh pinjol ilegal dengan kontribusi 72,63 persen, lalu social enginering 26,32 persen dan investasi ilegal 1,04 persen.
Keluhan pinjol ilegal yang mendominasi masalah mengenai perilaku petugas penagihan sebesar 60,35 persen.
BACA JUGA:Pemerintah Akan Larang Impor Barang Elektronik
sedangkan pada aktivitas investasi ilegal permasalahan yang mendominasi adalah Fraud Eksternal.
Hal ini dikarenakan penipuan, pembobolan rekening, skimming, atau cyber crime sebesar 54,55 persen.
Terungkap juga dari data, jika masyarakat Lampung menjadi yang terbanyak melaporkan pengaduan informasi terkait aktivitas pinjol ilegal.
Berbeda dengan masyarakat Sumsel yang lebih banyak mengadukan mengenai informasi terkait investasi ilegal dan social engineering.
BACA JUGA:CATAT1! Layanan Servis Bengkel Siaga TAG Palembang Tetap Buka Selama Libur Lebaran
Untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, per Maret 2024 telah dilaksanakan 63 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 16.099 orang peserta.
Peserta yang menjadi sasaran dalam edukasi ini lebih banyak mengundang para pelajar, mahasiswa, komunitas dan masyarakat.
Selain itu kegiatan yang mengedukasi ini juga bersinergi dengan kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
Termasuk juga dengan lembaga Jasa Keuangan melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).
BACA JUGA:Paket Halal Bi Halal Tersedia di Batiqa Hotel Palembang dengan Harga Murah Meriah
Tim ini merupakan forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional.