Ketua Tim penjaringan Balon Walikota dan Wakil Walikota Partai Golkar Palembang, Rubi Indiarta sendiri tak menampik jika nama-nama yang sebelumnya mendapat penugasan dari Partai Golkar untuk Pilkada Palembang tidak mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran termasuk nama Pj Walikota Palembang Ratu Dewa atau Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, karena mereka tidak wajib mendaftar.
"Pastinya info dari DPP yang mendapat surat tugas, boleh mengambil formulir boleh juga tidak, karena sudah mendapat surat tugas," singkatnya.
Terpisah, Pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar menerangkan, " Perebutan" Dukungan partai Golkar sesungguhnya hanya "Rekayasa Cerdas" kalangan elite internal serta kampanye tagline "Suara Rakyat Suara Golkar
Yang mana partai ini mengirim juga tengah "pesan" kepada Publik, bahwa sangat tidak mudah untuk memperoleh tiket atau rekomendasi, agar bisa masuk dalam arena kontestasi pilkada.
Artinya, bagi kader saja "disiplin" dan tahapan prosesnya diberlakukan cukup selektif, apalagi terhadap " pihak luar" para "new comers", pasti lebih ketat lagi proses penjaringannya.
"Tapi pada akhirnya sebagai partai papan atas yang modern juga terbuka, tentu akan menjadikan hasil dari Instrumen lembaga survei kredibel yang menjadi preferensi, paling tidak sebanyak 3 kali hingga 2 minggu sebelum masa penerbitan rekomendasi resmi dari DPP Partai berlambang pohon beringin ini," tukasnya. *