Mulai dari Disperindag, Pemkab, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.
Hal ini untuk memantau penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran.
Serta harga jual yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Dalam pelaksanaan operasi pasar ini dilaksanakan untuk memastikan pemerataan LPG Subsidi di masyarakat.
BACA JUGA:Disdagperin Surati Pertamina Buntut LPG 3 kg di OKU Timur yang Mengalami Kelangkaan
“Dengan adanya operasi pasar ini masyarakat bisa mendapatkan LPG sesuai dengan HET,” katanya.
Nikho menambahkan dalam upaya pengawasan pendistribusian, Pertamina akan memberikan sanksi tegas.
Hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU), apabila ditemukan pangkalan menjual LPG 3 Kg lebih besar porsinya ke pengecer dibandingkan ke pengguna langsung, atau menjual di atas HET.
Nikho juga mengajak masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam melaporkan keluhan.
“Atau jika menemukan adanya hal yang dapat menghambat penyaluran LPG dengan menghubungi call center 135,” katanya.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel berkomitmen untuk terus menyalurkan LPG 3 kg sesuai peraturan yang berlaku.
Adapun untuk mengatur HET LPG 3 Kg, Pemda memiliki kewenangan di setiap Provinsi, Kabupaten maupun kota.
Hal tersebut juga diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
“Dalam mewujudkan pendistribusian yang tepat sasaran, Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan Aparat penegak Hukum,” jelasnya.