Beberapa TPID yang menerima penghargaan tersebut untuk tingkat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimatan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya untuk TPID tingkat kota masing-masing Pekanbaru, Madiun, Banjarmasin, Bone, dan Mataram.
Sedangkan di tingkat kabupaten, yakni Tanah Datar, Kebumen, Kutai Kartanegara, Boalemo, dan Lombok Barat.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Aspek penilaiannya pun bukan hanya capaian angka inflasi, tapi juga kebijakan intervensi yang dilakukan TPID.
"Kami juga sudah mengatakan kepada Menkeu supaya segera untuk memberikan penghargaan dalam bentuk dana insentif fiskal atau dana insentif daerah," ulasnya.
Di lain sisi, Mendagri tetap mewanti-wanti daerah yang inflasinya tinggi agar melakukan langkah pengendalian.
BACA JUGA:Serap Dana Rp1,2 Trilium, Ini Bandara Tersibuk di Indonesia, Ternyata Terbaik Se-Asia!
BACA JUGA:40 Perusahaan di Palembang Terima Lowongan Kerja, Ratu Dewa Buka Job Fair 2024 di Golden Sriwijaya
Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional per Mei 2024 terkendali sebesar 2,84 persen, kondisi di daerah masih beragam.
Tito meminta daerah yang inflasinya tinggi untuk melakukan evaluasi dan menemukan penyebab tingginya angka tersebut.
"Kemudian apa upaya untuk menurunkannya, melakukan langkah-langkah rapat koordinasi dan intervensi dengan stakeholder terkait," pungkasnya.