“Antara lain, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM melalui KUR Syariah dan UMi Syariah yang realisasinya mencapai Rp16,7 triliun dan Rp4,31 triliun per September 2024,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono WS.
Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Staf Khusus Wapres Guntur Iwan Nefianto.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
BACA JUGA:Kinerja APBN di Sumsel Terjaga Positif dan Kuat, Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani
BACA JUGA:Pemda Harus Cari Peluang Investasi, Tidak Melulu Mengandalkan APBN dan APBD.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsyad Rasyid, segenap pengurus KNEKS, serta para Direktur KDEKS.
KDEKS Perpanjangan Tangan KNEKS
Sementara itu, Direktur Eksekutif K.H. Sholahudin Al Aiyub., M.Si mengungkapkan, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan dari KNEKS.
Tugasnya yakni untuk mempermudah koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
BACA JUGA:Pendapatan Negara Over Target, Ini Dampak Positifnya terhadap Kinerja APBN di Sumsel
BACA JUGA:Cek Penyaluran Bantuan Pangan, Presiden: Jika APBN Mencukupi, akan Dilanjutkan
“Kami yakin KDEKS akan memperkuat itu pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah kedepan, tapi memang kemudian aturan yang terkait dengan hal itu belum ada aturannya seperti apa,” beber Sholahudin.
Hal ini penting kata Sholahudin, karena akan mendengarkan para pemegang kepentingan untuk membahas terkait dengan hal itu, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, dari Bappenas dan dari Kementerian Keuangan.
Sementara dalam paparannya, Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penguatan ekonomi syariah nasional perlu dilakukan, guna optimalisasi potensi besar ekonomi syariah global.