LAHAT, KORANPALPRES.COM - Memasuki tahapan krusial Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, kekhawatiran terkait netralitas penyelenggara pemilu semakin mencuat di tengah masyarakat kabupaten Lahat.
Sejumlah pihak menyoroti dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara, baik di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dikhawatirkan dapat memicu konflik di lapangan.
Beberapa calon dan tim sukses pasangan calon bupati/wakil bupati secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap indikasi keberpihakan yang terlihat dalam beberapa proses tahapan Pilkada.
Mereka menilai bahwa sejumlah keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu terkesan tidak adil dan memihak kepada kandidat tertentu, yang dapat mengancam integritas pemilu secara keseluruhan.
BACA JUGA:Deklarasi Damai di KPU Lahat Tanpa Dihadiri Paslon Nomor 2 dan 3, Ini Penyebabnya
BACA JUGA:GAWAT! Disinyalir Jadwal Kampanye dari KPU Lahat Terkesan Memihak Pada Satu Paslon
Salah satu juru bicara dari salah satu pasangan calon Nomor urut 2, Sudarman mengungkapkan, kekhawatirannya melihat adanya beberapa indikasi yang menunjukkan ketidaknetralan dari penyelenggara.
"Ada keputusan yang sangat merugikan pasangan kami salah satunya jadwal kampanye meski telah direvisi, dan hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah para pendukung kami,” ungkapnya.
Isu yang semakin memanas ini juga membuat masyarakat resah. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa ketidaknetralan penyelenggara, dapat memicu konflik horizontal di antara pendukung pasangan calon, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan selama proses pemilu berlangsung.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Lahat, Raswan Ansori SE MM melalui Kabid Politik, Masdariansyah mengemukakan, bahwasanya sebagai penyelenggara pemilu untuk tidak berpihak kepada salah satu calon.
BACA JUGA:Polres Lahat Perketat Pengamanan Bagi Paslon Daftar ke KPU Lahat, Ini Penampakannya
BACA JUGA:Paslon BZ-WIN Daftarkan Diri ke KPU Lahat, Ini Target Utama Pilkada 2024
"Sebab banyak sekali isu yang berhembus yang mana, penyelenggaraan pemilu hingga ke tingkat KPPS bahkan Bawaslu diterpa angin tidak sedap," sebutnya.
Sekiranya, sambung dia, mereka dapat bekerja sebagaimana mestinya jalankan pemilu ini secara jujur, adil dan terbuka tanpa adanya keberpihakan.
"Dengan begitu, iklim demokrasi di Bumi Seganti Setungguan terus damai, aman dan jauh dari konflik yang dapat berpotensi hal-hal negatif," jelas dirinya.