MARTAPURA, KORANPALPRES.COM - Masalah pemutusan lampu jalan umum menuju Dusun Kumpul Sari Kelurahan Bukti Sari, Kecamatan Martapura, mendapat perhatian khusus dari Komisi II DPRD OKU Timur.
Untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan lampu jalan Komisi II DPRD OKU Timur, menggelar rapat dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) OKU Timur, Rayennaidi, SH, MM, pada Jumat 11 Oktober 2024.
Dalam rapat tersebut suasananya sedikit panas salah satu anggota dewan sempat gebrak meja, karena Kepala Dishub OKU Timur tak mampu memaparkan kondisi yang ada di Dishub terkait lampu jalan yang terputus.
Selanjutnya rapat ditunda hingga pukul 14.00 WIB, akibat Kadishub tidak bisa memaparkan apa yang diinginkan anggota Komisi II DPRD OKU Timur untuk dibahas lebih lanjut.
BACA JUGA:Inilah 4 Sosok Calon Pimpinan DPRD Kota Palembang, Janjikan Kerja Cepat dan Tingkatkan PAD
BACA JUGA:Hadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Ada Sosok Kajari Banyuasin, Berikut Wajahnya
Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Andi Syaiban, SH, setelah melakukan pertemuan, rapat dengan Dishub akan terus dilanjutkan.
Pada rapat selanjutnya Dishub harus memperlihatkan RKA untuk dicocokan. Apakah saat pengusulan mengkoomodir untuk kepentingan rakyat maupun ada penyimpangan.
Anggota Komisi II, DPRD OKU Timur, Edi Kurniansyah, SH, menjelaskan, jika Kadishub tidak mampu berkerja dengan baik silahkan mundur, kasus lampu jalan diputus seharusnya ini tidak terjadi, jika Dishub bisa berkerja profesional.
"Saya minta Kadishub untuk memaparkan berapa anggaran yang ada, jangan sampai permasalahan pemutusan lampu jalan terjadi kembali, anehnya lagi lampu jalan tidak terbayar sehingga ada yang diputus, sedangkan biayanya ada," terang anggota Komisi II, Vindo Faisal Anugrah,SH.
BACA JUGA:Daftar Alumni HMI Silampari Dilantik Wakil Rakyat, Baik DPR RI, DPRD Provinsi Hingga DPRD Kab/Kota
BACA JUGA:Janji Pejuangkan Aspirasi Masyarakat, Ini Sosok Masrin Diana Ketua Komisi III DPRD OKU Timur
Dishub ini sejak dahulu tidak konsisten, sehingga banyak program yang tidak berjalan.
“Pejabat maupun pegawai yang tidak mumpuni silahkan diganti. Logika ada biaya rutin tapi aneh lampu jalan sampai nunggak ini kan luar biasa tidak beresnya,”pungkasnya.