OGAN ILIR, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Desa Ibul Besar I dan Desa Harapan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Kasi Intelijen Kejari Ogan Ilir.
Yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menghadiri Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi berupa Peta Bidang Tanah.
Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Junction Palembang Jalan Tol Ruas Simpang lndralaya–Muara Enim, Jumat 11 Oktober 2024.
"Bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan transparansi informasi kepada masyarakat mengenai lahan yang terdampak," ujar Kasi Intel Kejari Ogan Ilir, Gita Santika Ramadhani, S.H., M.H.
BACA JUGA:Ciptakan Kamseltibcar, Polres OKU Timur Gelar Operasi Zebra Musi 2024
BACA JUGA:Ada Sosok Kajari Muara Enim di Kegiatan Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis Ini
Bahkan juga mempersiapkan proses pembebasan tanah secara resmi, serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur.
Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat dan memastikan proses pengadaan lahan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Bahwa selanjutnya masuk dalam tahapan masa sanggah selama 14 hari ke depan.
Sebelumnya, bertempat di Kelas Demokrasi KPU Ogan Ilir, Kasi Intel Gita, S.H., M.H, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, Kamis 10 Oktober 2024.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Ogan Ilir. Selain itu, dijadwalkan bahwa penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
BACA JUGA:Waw! Ada Stand Pameran Kejari OKI di Perayaan HUT Ke-79 OKI
BACA JUGA:7 Perkutut Pembawa Rezeki Berlimpah Bagi Pemiliknya, Bakal Beruntung dan Kaya Raya
"Yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 12 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Hotel Beston," ujarnya kepada wartawan.
Bahwa kegiatan ini mencerminkan peningkatan upaya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan aparat keamanan dalam rangka pengamanan tahapan pemilihan kepala daerah.
Dan keikutsertaan dari Polres, Kejaksaan, KPU, Kesbangpol, hingga Bawaslu menunjukkan kolaborasi lintas sektoral yang lebih intensif.