PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Kajati Sumsel Dr. Yulianto, S.H., M.H. menerima kunjungan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Raden Febritriyanto, S.H., M.H.
Yang didampingi Kepala Biro Perencanaan Tyas Widiarto, S.H., M.H. dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.
Pada kegiatan Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (wbk) di Kejati Sumsel, Rabu 23 Oktober 2024.
Dalam kegiatan ini Kajati Sumsel didampingi seluruh Para Pejabat Utama dan Jajaran pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
BACA JUGA: Berapa Gaji Utusan Khusus Presiden dan Tunjangan Mereka? Simak Yuk!
BACA JUGA:6 Tanaman Hias Ini Tidak Butuh Tanah untuk Memeliharanya
"Tujuan dari pelaksanaan Verifikasi Lapangan ini adalah untuk melakukan pemantauan penilaian Tata Kelola organisasi," ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H.
Serta sarana prasarana dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Pemantauan ini dilaksanakan dari mulai pengecekan ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Lalu menuju pembangunan berbagai fasilitas yang ada di Halaman Kantor Kejati Sumsel, pemantauan sarana prasarana dan juga pelayanan yang diberikan oleh petugas PTSP, Petugas Piket, Agen Perubahan dan yang lainnya.
Selanjutnya juga dilakukan briefing terhadap seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selasa bertempat di aula R. Soeprapto Kejati Sumsel.
BACA JUGA:Ini yang Harus Kamu Ketahui tentang Jam Tangan Chronograph
BACA JUGA:Sering Tak Sarapan Bikin Otak Anak Lemot di Sekolah, Ini Kata Ahli Gizi
Hal ini terkait hasil Observasi dan Pemeriksaan On The Spot terhadap pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan oleh Tim Verifikasi Lapangan tersebut.
"Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam briefing tersebut mendapat apresiasi dari Tim Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)," katanya.
Hal ini atas peningkatan kualitas pelayanan publik, serta adanya perubahan signifikan menuju sistem pelayanan yang lebih digital.