PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Dari hasil perhitungan cepat (Quick Count) Pilkada kota Palembang tahun 2024 dari Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor urut 2 lebih unggul.
Berdasarkan data yang masuk 99 persen Paslon nomor urut 2 Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) meraih suara sebesar 46,86 persen, kemudian nomor urut 1 Fitrianti Agustinda –Nandriani Oktarina (Fitri-Nandri) meraih suara 21, 30 persen.
Lalu paslon nomor urut 3, Yudha Pratomo Mahyudin –Baharuddin meraih suara sebesar 31, 84 persen.
“Partisipasi pemilih 63, 15 persen,” kata Direktur Eksekutif LKPI, Ariyanto, ST, MT, M.IKOM, POL Rabu, 27 Nopember 2024.
BACA JUGA:Elektabilitas BERTAJI Terus Meningkat di Pilkada OKU, LKPI Sebut Ini Faktor Angka Survei Melejit
Menurutnya, stabilitas suara sudah tidak bermasalah lagi karena sudah stabil datanya meskipun ada 2 TPS yang belum masuk datanya, karena masih perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel sehingga masih menunggu.
“Tapi dari data ini yang masuk 99 persen ini stabilitas suara sudah kuat sekali yaitu pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam dipastikan akan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Palembang, periode 2025-2030, jadi kalau di lihat dari stabilitas suara ini tidak akan terkejar lagi antara pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 untuk mengejar Ratu Dewa-Prima Salam, dan partisipasi pemilih kami juga melihat 63 persen,” katanya.
Hasil perhitungan cepat, dia memperidiksi bahwa pasangan yang menang adalah pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam karena keluar dari margin of eror atau tingkat kesalahan plus minus 1 sampai 2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen .
“TPS yang kami jadikan sampel yaitu 200 TPS yang tersebar secara professional di kota Palembang,” kata dia.
Penarikan sampel ini lanjut Arianto, dengan menggunakan sampel kombinasi cluster multi stage random sampling dan dilihat dari hasil perhitungan cepat ini.
“Pengalaman kami tidak akan jauh berbeda dari hitungan-hitungan yang dilakukan KPU Kota Palembang, namun hak pregroratif harus dilihat dari apa yang dilakukan KPU Kota Palembang karena mereka paling berwenang menentukan siapa terpilih menjadi pemegang Pilkada Palembang dan dari hasil ini berdasarkan pengalaman, akademis itu tidak akan jauh berbeda dengan hitungan KPU kota Palembang yang akan digelar nanti,” katanya.