Pungli adalah masalah serius dan kompleks. Praktik ini tak hanya merugikan masyarakat, tapi juga menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
BACA JUGA:Pelaksanaan Pilkada, Kapolda Sumsel Bersama Pangdam II Sriwijaya Pantau Lapangan, Untuk Apa?
BACA JUGA:Polda Sumsel Gagalkan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi Asal Lampung, Ini Tujuan Pengirimannya
"Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan perlu komitmen menanggulanginya," akunya.
Meski sulit memberikan angka pasti mengenai total kerugian ekonomi akibat pungli, kata Elen, beberapa analisis menunjukkan bahwa nilainya bisa mencapai miliaran Rupiah setiap tahunnya.
"Rakor daerah ini merupakan momentum penting dalam upaya bersama memberantas praktik pungli yang masih terjadi di berbagai sektor pelayanan publik," katanya.
Elen menyebut beberapa agenda yang perlu dibahas dalam rakor adalah evaluasi pelaksanaan program Saber Pungli.
BACA JUGA:PJU Polda Sumsel Yang Satu Ini Wakili Kapolda di Doa Bersama di Monpera, Siapa?
Kemudian strategi pencegahan dan penindakan, pengawasan efektif di daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat melaporkan kasus pungli.
"Keberadaan Satgas Saber Pungli dimaksudkan untuk memberantas praktik-praktik koruptif, bukan untuk menciptakan praktik baru yang justru bertentangan dengan tujuan awalnya," ungkapnya.
Dia juga menekankan pentingnya integritas tim Saber Pungli. Kemudian menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
Dimana setiap tindakan pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara transparan. Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban juga harus jelas dan dapat diakses publik.
BACA JUGA:Petinggi Kejari OKI Ini Datang Dalam Apel Penerimaan BKO Polda Sumsel, Ini Sosoknya!
"Sistem pencegahan sangat penting dalam merancang birokrasi yang transparan, sederhana, dan bebas praktik percaloan," tambahnya.