Selain itu, dia minta adanya payung hukum bagi komite sekolah melakukan pungutan kepada murid untuk operasional sekolah.
“Agar sekolah tidak sampai terjerat jika ada pemeriksaan,” kata Purwiastuti.
Menanggapi aspirasi pihak SMAN 17 Palembang, anggota Dapil II, H Nopianto meminta pihak SMAN 17 Palembang untuk bisa mempertahankan prestasi meski saat ini banyak siswanya yang masuk lewat jalur zonasi.
BACA JUGA:Sumber Inspirasi, 3 Periode Jabat DPRD Sumsel, Kisah Pengacara Kondang ini Bakal Dibukukan!
BACA JUGA:Rapat Paripurna Luar Biasa! Banggar DPRD Sumsel Sampaikan Hasil Pembahasan APBD 2023
“Kalau inputnya memang anak-anak yang pintar, masuk lewat jalur prestasi dan seleksi tes, kemudian outputnya berprestasi ya itu biasa, tapi bagaimana SMAN 17 ini bisa mendidik anak-anak yang masuk lewat jalur zonasi menjadi murid yang berprestasi, naah itu menjadi nilai yang luar biasa bagi SMAN 17,” tukas Nopianto.
Sementara itu, Koordinator Dapil II, Hj Zaitun menambahkan, masalah zonasi merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
“Tapi yang jelas tadi telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel bahwa dari Pemerintah Provinsi Sumsel sudah menyatakan keberatan akan program ini dan kembali lagi tinggal kita tunggu keputusan akhir dari Pemerintah Pusat,” ujar Zaitun.
Selain ke sekolah, pada hari yang sama Dapil II juga berkunjung ke Kecamatan Kemuning. Di sini rombongan Dapil II disambut Camat Kemuning Dr Amiruddin Sandy, S.STP., M.Si didampingi Sekcam Kemuning, para lurah, para ketua RT dan ketua RW, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
Saat berdialog, Diana, Ketua RT 12, mengeluhkan banjir yang sering melanda warga Rawasari akibat pembangunan flyover.
Dia juga minta agar penerima bantuan, seperti PKH, didata kembali karena selama ini warga yang dapat bantuan tak pernah berubah. Diana juga minta lampu jalan.
Ada juga aspirasi disampaikan Ketua RT 22 Kelurahan Pipareja yang minta pengaspalan Jalan Kejawen.
Menanggapi aspirasi warga Kecamatan Kemuning, seperti masalah banjir, perbaikan jalan, serta aspirasi lainnya, anggota Dapil II Yansuri minta agar warga menyampaikan usulan-usulan tersebut dalam bentuk proposal tertulis yang ditujukan ke DPRD Sumsel.
Untuk masalah banjir, Nopianto saat memberi tanggapan, mengatakan, penanganan masalah banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Karena pesatnya pembangunan mengakibatkan kurangnya daerah resapan. Ini menjadi pemikiran pemerintan baik kota maupun provinsi, bagaimana memperbanyak kolam retensi. Saat ini proses pembangunan kolam retensi masih terkendala masalah pembebasan lahan,” jelas Nopianto.
Untuk pengaspalan Jalan Kejawen, Camat langsung menginformasikan bahwa jalan tersebut akan segera diaspal dalam bulan Desember ini.