PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Sampai saat ini, SMAN 13 Palembang masih kekurangan sejumlah fasilitas penunjang. Salah satunya gedung serbaguna yang belum ada.
“Gedung serbaguna belum ada di SMAN 13 ini, terkadang bila ada even resmi terpaksa menggunakan masjid, jadi kami minta bantuan Dapil II untuk pembangunan gedung serbaguna,” kata Ahmad Rivai, guru SMAN 13 Palembang, saat menyampaikan aspirasi kepada anggota Dapil II DPRD Sumsel, Kamis (5/12).
Rombongan Dapil II DPRD Sumsel mengunjungi SMAN 13 Palembang dalam rangkaian kegiatan reses tahap I tahun 2024 yang berlangsung pada 2 hingga 9 Desember 2024.
Reses diikuti anggota Dapil II yakni Ir. H. Zulfikri Kadir; Muhammad Yansuri, S.Ip; H. Nopianto, S.Sos., MM; HM Anwar Al Syadat, S.Si., MSi; Fajar Febriansyah., ST., M.I.Kom, dan Tamtama dengan koordinator Hj. Zaitun SH., MKn.
BACA JUGA:Reses Tahap I Tahun 2024 Dapil I DPRD Sumsel, Kampung Pempek Butuh Dukungan Dapil I
BACA JUGA:Reses Tahap I Tahun 2024 Dapil X DPRD Sumsel, Guru Swasta di Daerah Perairan Minta Diangkat PPPK
Rombongan disambut Yunita, SPd, MSi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dalam sambutannya, Yunita juga telah menyinggung soal keinginan sekolah ini memiliki gedung serbaguna untuk pertemuan.
Menurut dia, SMAN 13 sudah 44 tahun berdiri sehingga gedung yang ada sudah butuh direnovasi.
Aspirasi lain yang disampaikan Ahmad Rivai adalah minta kelengkapan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kreatifitas seni siswa berupa panggung dekorasi seni. Selain itu, diminta juga untuk menambah WC/toilet.
Ahmad Rivai yang menjadi Ketua Persatuan Guru PPPK, juga mempertanyakan tunjangan fungsional yang baru dibayarkan setengah. Dia minta kesejahteraan guru PPPK disamakan dengan yang lain.
BACA JUGA:Reses Tahap I Tahun 2024 Dapil I DPRD Sumsel, Warga Kertapati Keluhkan Ketersediaan Infrastruktur
BACA JUGA:Absent di Acara Pembukaan, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Borong 2 Lukisan di Pameran Seni Rupa Pelajar
Persoalan fasilitas juga dikeluhkan Arie Hadiyati, guru Bahasa Perancis. Menurut dia, kondisi fisik perpustakaan belum memadai.
Buku yang disediakan pemerintah pun belum memadai untuk menjangkau seluruh siswa sehingga satu buku hanya dapat dibagikan untuk lima siswa.
“Fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar tidak memadai,” cetusnya.