OPERASIONAL feeder membuat moda transportasi massal light rail transit (LRT) makin diminati warga Palembang. Namun, masyarakat berharap koridor feeder ditambah dengan membuka koridor baru di wilayah Kertapati.
Demikian terungkap pada pertemuan dan dialog anggota DPRD Sumsel asal Dapil I dengan pihak Badan Layanan Umum Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel, Rabu (18/10/2023). Rombongan Dapil I mengunjungi pihak pengelola LRT itu dalam rangka reses tahap III tahun 2023 yang berlangsung pada 15 hingga 22 Oktober 2023.
Rombongan Dapil I DPRD Sumsel yang mengikuti reses kelompok yakni Dr Hj RA Anita Noeringhati, SH, MH selaku koordinator dengan anggota H Yudha Rinaldi; Prima Salam, SH; H Chairul S Matdiah, SH, MHKes; H Mgs Syaiful Padli, ST, MM; dan Kartak, SAS, SE.
Dalam kunjungan, rombongan Dapil I diterima Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel, Rode Paulus, beserta jajaran. Pada pertemuan ini, anggota Dapil I, Kartak SAS menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan koridor feeder yakni dengan membuka koridor di wilayah Kertapati.
BACA JUGA:Reses Tahap III Tahun 2023 Dapil III DPRD Sumsel, Warga OKI Desak Minta Sumur Bor
Sebelumnya, saat menyampaikan kata sambutan, Koordinator Dapil I, Anita Noeringhati, mempertanyakan informasi dari media yang menyebutkan ada 10 koridor feeder berhenti beroperasi.
Anita menyatakan, koridor feeder jangan sampai dikurangi dan Dapil I siap mendorong profit sharing untuk pemasukan bagi LRT. “Sebab keberadaan feeder sangat membantu warga,” kata Anita.
Sementara anggota Dapil I, Chairul S Matdiah, berharap LRT dapat digratiskan pada hari-hari besar tertentu. Seperti hari raya dan hari HUT Kota Palembang.
Sedangkan Kartak SAS, saat menyampaikan aspirasi warga yang minta ada penambahan koridor feeder di kawasan Kertapati, menyarankan agar biaya oprasional feeder dapat dibebankan ke Pemerintah Provinsi Sumsel. “Kita harus bangga ada LRT,” tukas Kartak.
Menanggapi pertanyaan seputar berita 10 koridor feeder yang dihentikan, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel, Rode Paulus, mengatakan hal tidak benar. Dia menjelaskan, saat ini baru ada tujuh koridor yang beroperasional. “Yang 10 koridor itu baru berupa studi dan berdasarkan studi sebaiknya harus ada 17 koridor,” ujarnya.
Mengenai operasional LRT secara umum, Rode Paulus menjelaskan, bersamaan dengan penyelenggaran Asian Games, Badan Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel sudah menjadi badan layanan umum.
“Kami diwajibkan memanfaatkan aset yang ada guna mengurangi subsidi untuk biaya operasional yang setiap tahun mendapat Rp120 miliar subsidi dan biaya listrik Rp60 miliar,” kata Rode.
Untuk tiket, menurut Rode, tiket LRT relatif masih murah. Yakni dari/ke bandara Rp10 ribu sementara penumpang yang bukan dari/ke bandara cukup membayar Rp5.000.
BACA JUGA:Festival Menggambar Nasional, Kolaborasi Nestle DANCOW dan Kemendikbudristek RI