“Oleh karena itu dibutuhkan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi,” ungkapnya.
BACA JUGA:Cek Penyaluran Bantuan Pangan, Presiden: Jika APBN Mencukupi, akan Dilanjutkan
BACA JUGA:Tak Perlu Kartu Tani Buat Beli Pupuk, Cukup Pakai KTP Saja
Menteri Azwar Anas menrinci sembilan sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech itu, antara lain layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, kehadiran portal nasional GovTech akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan.
"Tentu ini kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan ini. Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Apresiasi Peran Petani Tingkatkan Produksi Jagung
BACA JUGA:Resmikan Tiga Jembatan di Jawa Tengah, Jokowi Berharap Mobilitas Makin Aman dan Cepat
Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri.
Tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi," jelasnya.
Berkaca pada negara lain yang telah menjalankan Pemerintahan Digital, Menteri Erick Thohir menekankan upaya kolaborasi ini akan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia.
“Dengan adanya single identity, PDB Estonia mengalami peningkatan.
BACA JUGA:Serahkan 2.000 Sertifikat Tanah, Presiden Jokowi: Bukti Hak Hukum atas Tanah
BACA JUGA:Kunjungi TPST RDF Cilacap, Presiden Cek Proses Pengolahan Sampah
Selanjutnya angka kemiskinan di China mengalami penurunan dari 6,7 persen menjadi 0,3 persen,” ujarnya.*