JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, berperan aktif dalam memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung.
Hal ini ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Ini merupakan pesan penting, yang saya sampaikan terkait pergelaran Pemilu 2024 mendatang," ujarnya, Selasa (24/10/2023).
Jenderal Sigit menuturkan, bahwa peranan aktif seluruh elemen, khususnya pemerintah sangat penting dalam mensukseskan Pemilu 2024 mendatang.
"Karena kita akan segera memasuki tahun politik, sehingga bila panas harus segera didinginkan, kalau dalam sistem kita cooling system," terang Kapolri.
Untuk itu, katanya semua elemen masyarakat agar turut serta dalam menjaga ketertiban hal ini demi mewujudkan politik yang damai di Indonesia.
"Bahkan, kita perlu upaya memastikan bahwa Pemilu 2024, berlangsung aman dan lancar. Bahkan juga sesuai dengan prinsip demokrasi," ungkapnya.
Ini sangat penting untuk melakukan sinergitas antar pihak kepolisian dengan pemerintah. "Hal ini harus dilakukan, dalam upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses Pemilu 2024," tambahnya.
Bahkan juga lanjut Kapolri perlunya kerja sama aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, dalam menciptakan situasi yang kondusif selama tahun politik.
BACA JUGA:Inteluck Umumkan Pendanaan Seri C dengan Nilai US$ 34 Juta, Ini Penjelasannya
"Kerja sama ini perlu kita lakukan agar bisa menciptakan situasi yang kondusif selama tahun politik," kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan.
Selain itu, Kapolri juga memberikan penghargaan kepada Bahtiar Baharuddin, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan.
"Kita juga memberikan penghargaan kepada Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, yakni Bahtiar Baharuddin," beber Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri menyatakan bahwa kepemimpinan Bahtiar Baharuddin yang telah mencapai jabatan tersebut sangat tepat, mengingat pengalamannya sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri.
BACA JUGA:Puluhan Ton Sampah Menumpuk Di TPA Simpang Padang Karet Pagaralam, Ternyata Ini Alasannya