MUARA ENIM, KORANPALPRES.COM - Sebuah pemberitaan yang beredar di berbagai media tentang adanya dugaan gudang ilegal di desa Sigam, kecamatan Gelumbang, kabupaten Muara Enim, beberapa waktu lalu.
Tepatnya pada 20 Desember 2023 kemarin, yang diduga melibatkan oknum TNI dari Batalyon Yonkav 5/DPC Karang Endah wilayah Kodam II/Swj banyak disayangkan karena dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.
Di mana dalam isi pemberitaan dari media Pose RI menjelaskan kalau ada oknum TNI inisial KT dan KA terlibat dalam aktivitas penimbunan minyak ilegal.
Atas pemberitaan yang tendensius itu, Batalyon Kavaleri 5/DPC wilayah Kodam II/Swj pun angkat bicara terkait hal tersebut.
BACA JUGA:Siswa Dikma Tamtama TNI-AD Gelombang II TA 2023 Dilatih Loncat Kendaraan
BACA JUGA:Perkuat Kemanunggalan TNI-Rakyat, Prajurit Kodim 0429/Lamtim Wilayah Kodam II/Swj Hadiri PKTD
Menurut Komandan Batalyon Kavaleri 5/DPC wilayah Kodam II/Swj, Mayor Kav Fredy Christoma Pramono Putra melalui Pasi Intel Lettu Kav M Faisal Andrian menegaskan, pemberitaan yang menyudutkan satuannya itu.
Tidak berdasarkan fakta yang benar. Sebab berdasarkan penelusurannya tidak benar ada anggota Yonkav 5/DPC yang bermain bisnis minyak ilegal atau pun terlibat penimbunan BBM ilegal.
"Kita sayangkan oknum wartawan tersebut memberitakan berita yang tidak ada faktanya. Berita itu hoax dan sudah disebarkan kemana-mana," tegasnya, Ahad 14 Januari 2024.
Tak hanya itu dalam pemberitaan di media Pose RI dan media lainnya itu, pihak dari media tidak pernah untuk melakukan konfirmasi ke satuan.
BACA JUGA:Korem 043/Gatam Wilayah Kodam II/Swj Gelar Syukuran HUT Ke-73 Penerangan TNI AD
Pasi Intel menambahkan, dirinya sendiri maupun komandan sendiri tak mengetahui KA dan KT itu siapa yang dimaksud?.
"Saya pastikan di Batalyon ini tidak ada oknum yang terlibat apa lagi penimbunan BBM ilegal ini. Jika perlu kita undang dari Pose RI dan media lainnya yang memberitakan untuk konfirmasi yang berinisial KA dan KT," ungkapya.
KA dan KT tunjukkan siapa, namun apabila tidak terbukti kami sebagai institusi yang terkait. "Kami harap agar pihak Pose RI dan media yang memberitakan untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Dan kami akan menindak lanjuti karena mencemarkan institusi TNI,” katanya.