Jenderal bintang dua ini menyebutkan Peraturan di Polri lebih mudah cerai, dibandingkan melaksanakan pernikahan.
BACA JUGA:Wah! Kabid Humas Polda Sumsel Sambangi Kantor Palpres, Ini Tujuannya
Mantan Kapolda Jambi menambahkan untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama, juga dapat mengundang Dirreskrimsus terkait ekonomi syariah.
Jika ingin mengadakan penelitian bisa dikoordinasikan dengan Pengadilan Agama, adapun Kesulitan penentuan PTDH personel karena tidak ada.
Indeks nilai kepribadian untuk menentukan kelayakan, selain itu juga kita melihat berbagai kasus diantaranya Perkelahian anak yang viral menjadi perhatian.
"Karena sering terabaikan, dan kita tegas melarang restorative justice terhadap pelaku pelecehan terhadap anak karena merusak masa depan anak," tambahnya.
BACA JUGA:Tidak Ada Toleransi Bagi Knalpot Brong, Kata Kapolres Ini
Selanjutnya Masyarakat cenderung kurang peduli terutama bersosmed, namun jika rangking Kota Palembang di peringkat 5 lebih rawan dari Jawa Timur.
Kemudian terkait permohonan plat merah agar bersurat secara administratif, dan dikirimkan ke direktorat lalu lintas Subdit regident lantas Polda Sumsel untuk berkoordinasi.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Dr H Zulkarnain SH MH menyampaikan, kunjungan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi serta kerjasama integrasi perkara dan pengamanan.
Terutama putusan sidang dan waris untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan,katanya Pengalaman di medan adanya hakim yang dibacok, cenderung emosi pada putusan pengadilan perceraian.
BACA JUGA:Tidak Ada Toleransi Bagi Knalpot Brong, Kata Kapolres Ini
"Kita bisa menangani 10 hingga 60 sidang per hari, selain itu hakim menyidangkan perkara, SDM Pengadilan Tinggi Agama Palembang," bebernya.