Hal ini mengingat, program ini menjadi program pemerintah pertama yang menerapkan metode Government to Person (G2P).
BACA JUGA:Sambut HUT Ke-74, Yonkav 5/DPC Wilayah Kodam II/Swj Gelar Donor Darah
BACA JUGA:Prestasi Membanggakan, Pemkab Muratara Terima Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Ke-6 Se-sumsel
Sementara itu, Direktur Eksekutif Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menambahkan, bimbingan teknis ini untuk memberikan pemahaman kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja skema normal.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran,” kata Denni.
Selain paparan, forum ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pemerintah daerah.
Terutama terkait dengan kebutuhan penyedia pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja di daerah tersebut.
BACA JUGA:Dukung Geliat Ekonomi Bengkulu, PLN Berhasil Energize Gardu Induk 150 kV Mukomuko
BACA JUGA:Pangdam II/Swj, Lantik 124 Putra Sumsel Jadi Bintara
Selain itu mendorong lembaga potensial di daerahnya untuk mengikuti proses onboarding Program Kartu Prakerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja,” tutupnya.
Artikel ini sudah tayang di palpres.disway.id dengan Judul “Program Kartu Prakerja 2024 Tetap Skema Normal, Bukan Semi Bansos Tapi Prioritas Keterampilan”