MAKASSAR, KORANPALPRES.COM - Forum Rektor Indonesia (FRI) menyerukan Pemilihan Umum (Pemilu) damai dan kondusif.
Dalam pernyataan sikapnya, FRI juga menyatakan menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.
Deklarasi Pemilu Aman dan Damai ini dibacakan di Makassar, Sabtu 3 Februari 2024. Dalam acara ramah-tamah di Rumah Gubernur Sulawesi Selatan.
Deklarasi ini berisi lima poin dan ditandatangani oleh 13 rektor dari sejumlah perguruan tinggi. Adapun yang bertanda tangan adalah rektor Universitas Hasanuddin.
BACA JUGA:Ciptakan Situasi Aman dan Kondusif di Kawasan Objek Vital, Ini Langkah Dilakukan Polda Sumsel
BACA JUGA:Wow! Kapolres Empat Lawang Temukan Ladang Ganja Seluas 2 Hektar, Berikut Lokasinya
Kemudian Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Mataram, dan lainnya.
Ketua FRI, Prof Dr Nurhasan mengatakan, seruan pemilu damai ini adalah bentuk dukungan perguruan tinggi dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Jamaluddin Jompa dan Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Dr Nurhasan memegang lembar perjanjian kerja sama antarperguruan tinggi.
"Poin-poinnya adalah mengajak semua komponen untuk melaksanakan pemilu damai, menolak provokasi, dan menangkal hoaks,” katanya kepada wartawan di Kampus Unhas, Sabtu petang, sebelum deklarasi dilakukan.
BACA JUGA:Pancarkan Kegembiraan, Inilah Wajah-wajah Tenaga Honorer Yang Dapatkan Sembako Dari Wakapolda Sumsel
BACA JUGA:Atas Laporan Masyarakat Melalui Aplikasi Banpol, Aparat Kepolisian Selamatkan Pengemudi Ojol
Secara lengkap isi deklarasi ini adalah mengajak segenap komponen bangsa menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.
Di samping itu, bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.