Apakah Sistem Hukum di Indonesia Sudah Benar-benar Dijalankan dengan Baik oleh Pemerintah di Indonesia?

Reporter: Aditya Warman |

Editor: M Iqbal |

Senin , 08 Apr 2024 - 19:36

Apakah Sistem Hukum di Indonesia Sudah Benar-benar Dijalankan dengan Baik oleh Pemerintah di Indonesia?-Koranpalpres.com-

KORANPALPRES.COM - Yang mana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa sistem hukumnya didasarkan pada konstitusi dan peraturan yang berlaku.

Pengertian Sistem Hukum Menurut pendapat Subekti, merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.

Dari pengertian para ahli di atas penulis menyimpulkan, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang saling berinteraksi yang merupakan satu kesatuan dan bekerjasama kearah tujuan tertentu.

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum agama, adat dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia 3,5 abad lamanya.

Maka tidak heran apabila peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum di Indonesia, konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945.

Di mana penerapan sistem hukum di Indonesia ini melibatkan beberapa aspek.

Mulai dari aspek kehidupan seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila.

Dikutip dari buku Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik karya Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H (2018: 1), sebagai negara hukum Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan.

Hal ini tentu saja sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

apakah sistem hukum di indonesia sudah benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah di indonesia?                            koranpalpres.com - yang mana kita ketahui bahwa indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa sistem hukumnya didasarkan pada konstitusi dan peraturan yang berlaku. 
pengertian sistem hukum menurut pendapat subekti, merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.
dari pengertian para ahli di atas penulis menyimpulkan, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang saling berinteraksi yang merupakan satu kesatuan dan bekerjasama kearah tujuan tertentu.
sistem hukum indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum agama, adat dan hukum negara eropa terutama belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah indonesia 3,5 abad lamanya. 
baca juga:gak mudah rapuh! resep lidah kucing nutella ceres, ide isian toples lebaran 2024
baca juga:daftar 4 parfum pria terlaris di indonesia, hempaskan bau keringat yang lain pada nempel kaya perangko 
maka tidak heran apabila peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum di indonesia, konstitusi yang digunakan adalah uud 1945. 
di mana penerapan sistem hukum di indonesia ini melibatkan beberapa aspek. 
mulai dari aspek kehidupan seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara. 
pemerintah indonesia berusaha untuk menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan sesuai dengan sila kelima pancasila. 
baca juga:5 parfum ramah dikantong dan tahan lama cocok untuk pelajar dan mahasiswa, semakin berkeringat semakin harum
baca juga:lanjutkan 39 tahun kebermanfaatan, paragoncorp berbagi 39.000 kebaikan di bulan ramadan
dikutip dari buku sistem peradilan di indonesia dalam teori dan praktik karya prof. dr. adi sulistiyono, s.h., m.h (2018: 1), sebagai negara hukum indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan.
hal ini tentu saja sesuai dengan pasal 1 ayat 3 uud 1945 yang berbunyi: “negara indonesia adalah negara hukum”. 
yang berarti dengan adanya pasal 1 ayat 3 uud 1945 ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku yang diatur oleh undang undang dasar 1945. 
lalu apakah hukum di indonesia benar benar sudah ditaati oleh seluruh warga negara serta pemerintah di indonesia saat ini? 
baca juga:danyonif 144/jy ingatkan personel pentingnya patuhi aturan selama cuti lebaran
baca juga:permudah akses kesehatan warga, satgas yonif 200/bn kelilingi kampung bulmu
bisa kita ambil contoh vonis hukuman mati ke pada ferdi sambo yang dijatuhkan oleh hakim yang mana pada awalnya ferdi sambo divonis hukuman mati.
namun ferdi sambo melakukan banding kembali kepada mahkamah konstitusi yang dari awalnya di hukum mati berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. 
tapi yang namanya negara hukum di indonesia tentu saja hal tersebut tidak bisa di bilang tidak mungkin. 
mungkin dengan contoh seperti banyak yang mengira jika sistem hukum yang ada di indonesia telah hilang tapi inilah kenyataannya jika hukum di indonesia telah dijalankan dengan baik walaupun tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar yang dibuktikan dengan pengajuan banding oleh korban. 
baca juga:berangkatkan personel yang cuti lebaran, dandim 0406/lubuk linggau tekankan hal ini 
baca juga:ujung puasa pemdes jagabaya lahat bagikan blt 3 bulan sekaligus, buat beli kue lebaran ya
jadi dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di indonesia telah bekerja dengan baik tapi tidak bisa dikatakan bahwa sistem hukum di indonesia telah dijalankan sepenuh nya oleh pemerintah indonesia karena masih banyak warga negara yang kedapatan menjalankan kriminal tetapi masih bisa dibebaskan oleh hukum di indonesia.
penulis aditya warman mahasiswa ilmu politik, fisip universitas andalas