Peran Penegak Hukum di Indonesia bagi Sistem Hukum Negara, Apakah Tugas Penegak Hukum Sudah Terlaksana?

Reporter: Antonio Gilberth Ogilvie Niron |

Editor: M Iqbal |

Senin , 15 Apr 2024 - 08:20

Peran Penegak Hukum di Indonesia bagi Sistem Hukum Negara, Apakah Tugas Penegak Hukum Sudah Terlaksana?--freepik

Ketiga lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menjalankan sistem hukum di Indonesia yang adil dan benar.

Lembaga tersebut harus bersifat netral dan tidak berpihak pada siapa pun dikarenakan dalam memutuskan suatu keputusan atau hukuman harus sesuai dengan hukum dan harus seadil-adilnya agar tidak terwujudnya suatu hukum yang saling menguntungkan bagi para pelaku.

Dilihat dalam lembaga kehakiman tentu terdapat masalah di dalamnya yang terjadi seperti keputusan MK mengenai usia calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai melanggar kode etik karenakan dianggap saling menguntungkan dalam sidang tersebut.

Bukan hanya itu melainkan terdapat suatu masalah di sidang kehakiman contohnya pemberian hukuman mati bagi para pemimpin negara yang koruptor, dalam pemberian hukuman mati tentu hukuman mati tersebut belum terlaksanakan hingga sekarang dan hanya mendekam dalam penjara.

Jika dibandingkan dengan masyarakat kecil yang terkena hukuman mati tentu langsung dilakukan secepatnya.

Kasus itu pun juga sangat tidak mencerminkan tugas para penegak hukum yang tidak menunaikan keadilan di dalamnya.

Di dalam suatu lembaga penegak hukum tentu saja pasti memiliki kesalahan yang dilakukan tetapi penegak hukum di Indonesia sangat penting.

Penegak hukum di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencari keadilan.

Kita sebagai masyarakat beranggapan bahwa penegak hukum di Indonesia masih lemah tetapi perlu kita ketahui bahwa jika salah satu dari lembaga penegak hukum tidak ada, maka akan tidak terbayangkan bagaimana negara kita ini.

Menurut Mahfud MD yang sudah dimodifikasi olehnya pendapat cendekiawam Islam Ibnu Taimiyah.

peran penegak hukum di indonesia bagi sistem hukum negara, apakah tugas penegak hukum sudah terlaksana?                            koranpalpres.com - negara indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan harus didasari oleh hukum yang berlaku. 
di indonesia, masyarakat sangat mengharapkan hukum negara dapat berjalan dengan baik dan tepat. 
suatu hukum jika berjalan dengan baik maka akan terciptanya keadilan dan kebenaran, maka dari itu, pihak-pihak dari penegak hukum sangat dibutuhkan di indonesia. 
penegak hukum merupakan pihak yang yang secara langsung terlibat dan berwenang dalam melakukan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan profesional. 
baca juga:halal! resep angsio tahu ala rumahan bikinnya mudah, dijamin semua pada suka
baca juga:resep cara bikin ikan nila bakar bumbu kuning, mari kita coba!
di indonesia ada beberapa lembaga utama yang membentuk lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat. 
beberapa lembaga tersebut memiliki tugas-tugas yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu keadlian dan kebenaran.
di lembaga penegak hukum terdapat lembaga kepolisian yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. 
kepolisian republik indonesia (polri) merupakan kunci hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat. 
baca juga:resep kue rangi khas betawi, camilan manis untuk seluruh keluarga, yuk bikin!
baca juga:guna mengantisipasi kemacetan, dirlantas polda sumsel peringatkan tukang parkir 
jika kita lihat dari kasus-kasus kriminal yang ada, kepolisian sangat memperhatikan dan sangat cepat menyelesaikan masalah tersebut. 
kepolisian di indonesia sangat baik dalam menangani kasus-kasus kriminal yang dilaporkan oleh masyarakat, mulai dari penangkapan dan penyelesaiannya menurut hukum yang berlaku.
polri pun juga mendapat lembaga penegak hukum terbaik nomor satu dari 4 lainnya.
dalam internal polri bukan hanya terdapat penyelesaian masalah tetapi tentu juga, terdapat suatu masalah yang dilakukan oknum-oknum kepolisian. 
baca juga:penumpang lrt sumsel capai 188.481 orang pada masa libur idul fitri 1445 h
baca juga:hikkma oi siap maju dukung 2 tokoh asal ogan ilir ini, alasannya bikin ga bisa berkata-kata
kasus yang dilakukan oknum polisi tersebut bukan hanya terjadi sekali, tetapi setiap tahun terdapat minimal satu kesalahan atau kejahatan yang dilakukan anggota polisi. 
kasus-kasus yang menggemparkan masyarakat indonesia dari kepolisian ialah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh irjen pol ferdy sambo dan juga terkaitnya oknum kapolda dan kepolisian dalam jaringan narkoba.
kasus tersebut dapat membuktikan lemahnya penegak hukum yang tidak mendasarkan hukum di indonesia. 
di dalam institusi kepolisian pun masih terdapat suatu kejadian penyogokan yang di mana kepolisian mencari keuntungan dari penyogokan tersebut.
baca juga:pastikan maju di pilkada 2024, ini perjalanan dr herly sunawan sh di ajang politik oku timur
baca juga:gelar solat idul fitri, pj walikota elman st ajak warga bersatu bangun prabumulih
hal ini dapat dilihat dari perekrutan anggota polri yang di mana masih banyak praktik penyogokan yang terjadi, dilakukan oleh oknum masyarakat kepada oknum polisi terkait.
sehingga dari kasus tersebut masyarakat beranggapan bahwa kepolisian tidak mencerminkan penegak hukum dan mulai hilangnya kepercayaan masyarakat.
kejaksaan dan kehakiman indonesia merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan suatu masalah dan memberi hukuman terhadap pelaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 
di indonesia terdapat 3 lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah agung (mk), mahkamah konstitusi (mk) dan komisi yudisial (ky).
baca juga:rezeki nomplok, umkm binaan kilang pertamina plaju banjir order selama lebaran
baca juga:simak! 5 cara mudah cek ban mobil sebelum ke bengkel
ketiga lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menjalankan sistem hukum di indonesia yang adil dan benar.
lembaga tersebut harus bersifat netral dan tidak berpihak pada siapa pun dikarenakan dalam memutuskan suatu keputusan atau hukuman harus sesuai dengan hukum dan harus seadil-adilnya agar tidak terwujudnya suatu hukum yang saling menguntungkan bagi para pelaku. 
dilihat dalam lembaga kehakiman tentu terdapat masalah di dalamnya yang terjadi seperti keputusan mk mengenai usia calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai melanggar kode etik karenakan dianggap saling menguntungkan dalam sidang tersebut.
bukan hanya itu melainkan terdapat suatu masalah di sidang kehakiman contohnya pemberian hukuman mati bagi para pemimpin negara yang koruptor, dalam pemberian hukuman mati tentu hukuman mati tersebut belum terlaksanakan hingga sekarang dan hanya mendekam dalam penjara.
baca juga:pln dan bni hadirkan 1.500 paket sembako murah untuk ojol
baca juga:arus balik lebaran 2024, volume lalu lintas jalan tol trans sumatera meningkat 101 persen
jika dibandingkan dengan masyarakat kecil yang terkena hukuman mati tentu langsung dilakukan secepatnya. 
kasus itu pun juga sangat tidak mencerminkan tugas para penegak hukum yang tidak menunaikan keadilan di dalamnya.
di dalam suatu lembaga penegak hukum tentu saja pasti memiliki kesalahan yang dilakukan tetapi penegak hukum di indonesia sangat penting.
penegak hukum di indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencari keadilan. 
baca juga:selama libur lebaran obyek wisata di pagaralam diserbu ribuan pelancong
baca juga:empat hari hilang, korban tenggelam di sungai borang ditemukan tim sar gabungan
kita sebagai masyarakat beranggapan bahwa penegak hukum di indonesia masih lemah tetapi perlu kita ketahui bahwa jika salah satu dari lembaga penegak hukum tidak ada, maka akan tidak terbayangkan bagaimana negara kita ini.
menurut mahfud md yang sudah dimodifikasi olehnya pendapat cendekiawam islam ibnu taimiyah. 
“lebih baik 60 tahun dengan polisi jelek, dari pada semalam tanpa polisi. semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang.” 
perkataan mahfud md tersebut sama seperti penegak ukum di indonesia yang sangat pentingnya penegak hukum dalam sebuah negara, meski para personilnya buruk.
baca juga:bye bye perut kram, begini cara ampuh meredakan nyeri haid, patut dicoba!
baca juga:si jago merah lahap pertamini milik warga, babinsa kodim 0421/ls sigap padamkan api
ditulis oleh antonio gilberth ogilvie niron, mahasiswa jurusan ilmu politik universitas andalas.