“Tentu tugas utama yang paling penting bagi saya adalah mereka bisa membuat pemerintahan tetap berjalan, running, jangan sampai terjadi kekosongan,” tutur Tito.

“Setelah itu saya minta juga mereka melakukan hal-hal yang menjadi prioritas baik nasional maupun daerah misalnya tentang penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dan mengendalikan inflasi,” timpalnya.

Terkhusus untuk di Provinsi Sumsel, lanjut Tito, untuk terus melakukan hal-hal yang menjadi prioritas, seperti pembangunan jalan dan Pelabuhan

Kemudian yang paling penting dan krusial untuk tindak lanjuti penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Terkhusus ini saya minta untuk tangani karhutla karena kualitas udara di kota Palembang tidak sehat, titik kebakaran segera tangani bersama forkopimda,” tandasnya.

Sementara Agus Fatoni menegaskan setelah resmi pelantikannya sebagai Pj Gubernur Sumsel akan segera melaksanakan tugas sesuai arahan Mendagri.

Khususnya penurunan stunting, mengendalikan inflasi, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta yang paling utama adalah mengendalikan karhutla.

“Karhutla segera kita tangani, kemudian kemiskinan ekstrem, stunting, penanganan inflasi serta tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang selama ini harus menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ungkapnya.

Menurut Agus Fatoni, ia akan segerea berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan anggota, kemudian bersama Forkopimda dan akan konsolidasi internal bersama Pemprov Sumsel.

“Untuk penanganan karhutla secepatnya kita akan segera rapat, di sana sudah ada Satgas yang diketuai oleh Gubernur,” urai Fatoni.

“Nanti tentu akan gabung dengan satgas TNI/Polri dan juga kita mengundang Bupati /Walikota selaku anggota. Jadi, segera kita rapatkan melibatkan pihak terkait, kita akan turun ke lapangan,” tegasnya.

Sementara dalam upaya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi yang menjadi prioritas nasional. Ia juga akan mengajak seluruh pihak bersama Pemprov, Pemerintah Kabupaten/kota, TNI/Polri bekerjasama.

“Kita harus bisa bersama-sama provinsi, kabupaten/kota dan juga seluruh pihak yang terkait dengan ini yang tetap harus kita tingkatkan,” paparnya. *