Jadi Negara dengan Jumlah Narapidana Tertinggi ke-7 Dunia, Guru Besar UIN Raden Fatah Beri Solusi Ini!

Reporter: Abdul Kadir |

Editor: M Iqbal |

Senin , 22 Apr 2024 - 07:05

Prof Dr Muhammad Adil SAg MA menyampaikan pidato ilmiah di kesempatan pengukuhan dirinya bersama 8 rekannya sebagai Guru Besar di UIN Raden Fatah Palembang.--uin raden fatah for koranpalpres.com

Maka sistem paradatan/lembaga adat di seluruh Indonesia seperti halnya sistem peradatan Simbur Cahaya tentu dapat menjadi bentuk alternatif penyelesaian masalah-malasalah hukum.

Dalam rangka mengimplementasikan restorative justice, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, baik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), maupun Mahkamah Agung RI telah berupaya mengeluarkan berbagai kebiijakan berupa peraturan pada masingmasing institusi.

Usaha ini dapat dilihat bahwa sampai dengan Mei 2023, Kejaksaan saja telah menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 1.070 perkara.

Proses penghentian penuntutannya pun dilakukan dengan sangat ketat, karena diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum).

Dalam konteks ini, penting untuk mengelaborasi antara hukum yang hidup (living law) dengan hukum yang berlaku (positive law).

“Inilah yang dimaksud dengan teori efektivitas hukum, Lawrence M. Friedman bahwa perlu adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif (legal substance) dan penegak hukum/aparat selaku fasilitator untuk memasilitasi proses perdamaian (legal structure)," jelas Prof Adil.

"Dengan begitu diharapkan akan terwujudlah budaya hukum (legal culture) bagi penegak hukum dan juga masyarakat untuk membentuk kesadaran berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan mengedepankan kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan damai,” timpalnya.

Lebih jauh Prof Adil menyitir bunyi pasal 18 (b) UUD RI 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Ia menyebutkan, Undang-undang Simbur Cahaya sebagai aturan adat di Sumatera Selatan (Sumsel) yang sudah pernah dipraktikkan sangat lama mulai 1630 sampai dengan tahun 1979/83 menjadi cukup beralasan untuk dipraktikkan kembali beberapa bagiannya seiring dengan semangat pelaksanaan restorative justice di Indonesia.

Efektivitas pemberlakuannya dapat dilihat pada aturan marga. Aturan ini memuat berbagai hal untuk marga dan dusun-dusun di Palembang.

Sesuai ketentuan Undang-undang Simbur Cahaya, disebutkan bahwa pemerintahan di daerah uluan dijalankan oleh Pasirah dengan gelar Depati adalah kepala marga yang merdeka.

Marga adalah wilayah di bawah pemerintahan Kesultanan Palembang terdiri dari sekitar 6 sampai 11 dusun yang dipilih oleh penduduk dan disahkan oleh raja/sultan.

jadi negara dengan jumlah narapidana tertinggi ke-7 dunia, guru besar uin raden fatah beri solusi ini!                            palembang, koranpalpres.com – data kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, disingkat kemenkumham ri menunjukkan jumlah narapidana di indonesia mengalami peningkatan sangat signifikan, terutama 1 dekade terakhir. 
di tahun 2020, jumlah narapida sudah mencapai 249.000 orang dan berbanding terbalik dengan kapasitas penjara yang hanya sekitar 132.000 orang. 
kemudian sampai dengan 3 mei 2022 tingkat keterisian penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di indonesia sudah mencapai 208 persen.
angka tersebut menjadikan indonesia sebagai negara dengan jumlah narapidana yang tertinggi di posisi ke-21 dari 207 negara di seluruh dunia. 
baca juga:5 aroma parfum isi ulang terfavorit tahun 2024
baca juga:9 guru besar uin raden fatah resmi dikukuhkan, salah satu bikin smb iv bangga, siapa ya?
satu tahun berikutnya, pada bulan april 2023, jumlah narapidana semakin melonjak tajam hingga menempatkan indonesia pada posisi negara ke-7 tertinggi di dunia.
atas kenyataan yang miris ini, wakil rektor 1 uin raden fatah palembang, prof dr muhammad adil sag ma menawarkan solusi mengatasi dan menekan tingginya jumlah narapidana di indonesia. 
solusi tersebut disampaikan prof dr muhammad adil sag ma di kesempatan pengukuhan dirinya bersama 8 rekannya sebagai guru besar di uin raden fatah palembang.

ke-9 orang guru besar alias professor dari berbagai rumpun keilmuan itu resmi dikukuhkan oleh rektor uin raden fatah palembang prof. dr. nyayu khodijah, s.ag., m.si pada sidang senat terbuka uin raden fatah 2024 di ruang akademik centre, sabtu, 20 april 2024.
baca juga:7 top merek parfum paling populer untuk wanita, kamu sudah coba?
baca juga:uin raden fatah tambah profesor baru, program percepatan guru besar terus bergulir
di hadapan para pimpinan sidang senat dan tetamu yang hadir, prof dr muhammad adil jamil menyampaikan pidato ilmiah judul “fikih peradaban untuk restorative justice: tawaran konsep sistem peradatan sumatera selatan”.
“besar harapan kami bahwa pidato ini menjadi sumbangsih untuk kajian ilmu fikih dan bermanfaat bagi perkembangan tata hukum di indonesia,” tutur prof adil mengawali pidato ilmiahnya.
prof adil menjelaskan, konsep restorative justice atau keadilan restoratif di indonesia menjadi perhatian yang sangat serius disebabkan oleh beberapa alasan.
beberapa alasan tersebut antara lain lonjakan narapidana setiap tahun terus menerus mengalami peningkatan yang sangat besar jumlahnya. 
baca juga:banjir cuan! resep bolen pisang lilit ide jualan auto untung besar
baca juga:jumlah guru besar uin raden fatah naik 64 persen, langkah wujudkan kampus kelas dunia
kondisi ini berlangsung tidak sebanding dengan jumlah kapasitas ketersediaan penjara, baik lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan). 
hal ini sambung prof adil, tentu berdampak kepada penjara menjadi over capacity (kelebihan kapasitas). 
“alih-alih melakukan pembinaan yang menjadi substansinya, yang terjadi justru peningkatan anggaran yang sangat besar jumlahnya,” singgung prof adil.
penyebab lainnya imbuh prof adil, adalah masalah pidana yang terlalu banyak diatur. 
baca juga:5 top merek parfum paling populer tahun 2024 untuk wanita dijamin tahan lama 24 jam
di negara kita persoalan yang ringan saja, mesti diselesaikan melalui lembaga peradilan.
persoalan lainnnya adalah realitas ketersediaan anggaran. 
ternyata anggaran untuk para narapidana ini terus mengalami peningkatan yang sangat tajam.
tahun 2023 saja negara menganggarkan 2 triliun untuk memberi makan narapidana yang jumlahnya mencapai 275.167 orang.
baca juga:6 rekomendasi parfum isi ulang yang bikin wangi seharian, cocok untuk beraktivitas di luar!
terhadap kondisi ini, pemerintah sebetulnya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penghematan dengan cara pemberian remisi dan membebaskan para narapidana.
pertama, melalui remisi. direktorat jenderal pemasyarakatan kemenkumham memberikan 139.232 remisi khusus terhadap narapidana di indonesia. 
alhasil dengan pola ini dapat menghemat 72 miliar rupiah anggaran negara di mana penghematan tersebut berasal dari uang makan para narapidana. 
kedua, melalui pembebasan sejumlah narapidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. 
baca juga:5 aroma parfum isi ulang paling populer 2024
anggaran negara mengalami penghematan hingga rp341 miliar dari pembebasan 39 ribu narapidana.
memperhatikan realitas di atas kata prof adil, tidak salah kiranya jika pemerintah mencari alternatif lain yang efektif melakukan usaha menerapkan restorative justice kepada pelaku kejahatan. 
namun demikian, tampaknya perlu formulasi yang memadai supaya dalam praktiknya sesuai dengan substansi hukum untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. 
nyatanya, sejak awal diterapkan sampai dengan sekarang, pelaksanaan restorative justice masih belum dianggap cukup efektif. 
baca juga:5 rekomendasi parfum soft pria terfavorit tahun 2024 wangi tahan lama, harumnya bikin betah
karenanya timpal prof adil, perlu kembali kepada tujuan awal dari pelaksanaan restorative justice ini, yaitu pengembangan dari hukum adat yang pernah berlaku di nusantara. 
penggalian konsep adat atau hukum adat yang pernah belaku di nusantara tentu menjadi sangat penting.
aturan adat yang pernah ada di nusantara dianggap oleh para pakar sebagai produk dari fikih yang sudah bersentuhan dengan adat masyarakat kemudian menjelma menjadi hukum adat. 
karena sudah menjadi produk adat menurut prof adil, sejatinya dapat memudahkan pemerintah untuk mengadopsinya menjadi alternatif bentuk penyelesaian sengketa di masyarakat restorative justice dikembangkan dari hukum adat.
baca juga:6 rekomendasi parfum sholat non-alkohol yang wajib kamu miliki, ini dafarnya!
maka sistem paradatan/lembaga adat di seluruh indonesia seperti halnya sistem peradatan simbur cahaya tentu dapat menjadi bentuk alternatif penyelesaian masalah-malasalah hukum.
dalam rangka mengimplementasikan restorative justice, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, baik kepolisian republik indonesia (polri), kejaksaan agung (kejagung), maupun mahkamah agung ri telah berupaya mengeluarkan berbagai kebiijakan berupa peraturan pada masingmasing institusi.
usaha ini dapat dilihat bahwa sampai dengan mei 2023, kejaksaan saja telah menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 1.070 perkara. 
proses penghentian penuntutannya pun dilakukan dengan sangat ketat, karena diputuskan oleh jaksa agung muda tindak pidana umum (jam pidum).
baca juga:cewek michat di ogan ilir pasang tarif rp1 juta untuk jasa plus-plus, ditawar rp200 ribu 'sikat' juga
dalam konteks ini, penting untuk mengelaborasi antara hukum yang hidup (living law) dengan hukum yang berlaku (positive law). 
“inilah yang dimaksud dengan teori efektivitas hukum, lawrence m. friedman bahwa perlu adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif (legal substance) dan penegak hukum/aparat selaku fasilitator untuk memasilitasi proses perdamaian (legal structure)," jelas prof adil.
"dengan begitu diharapkan akan terwujudlah budaya hukum (legal culture) bagi penegak hukum dan juga masyarakat untuk membentuk kesadaran berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan mengedepankan kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan damai,” timpalnya.
lebih jauh prof adil menyitir bunyi pasal 18 (b) uud ri 1945, “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
baca juga:6 tips dari yamaha cara merawat sepeda motor saat berkendara jarak jauh, nomor 5 sering terlupakan
ia menyebutkan, undang-undang simbur cahaya sebagai aturan adat di sumatera selatan (sumsel) yang sudah pernah dipraktikkan sangat lama mulai 1630 sampai dengan tahun 1979/83 menjadi cukup beralasan untuk dipraktikkan kembali beberapa bagiannya seiring dengan semangat pelaksanaan restorative justice di indonesia.
efektivitas pemberlakuannya dapat dilihat pada aturan marga. aturan ini memuat berbagai hal untuk marga dan dusun-dusun di palembang.
sesuai ketentuan undang-undang simbur cahaya, disebutkan bahwa pemerintahan di daerah uluan dijalankan oleh pasirah dengan gelar depati adalah kepala marga yang merdeka. 
marga adalah wilayah di bawah pemerintahan kesultanan palembang terdiri dari sekitar 6 sampai 11 dusun yang dipilih oleh penduduk dan disahkan oleh raja/sultan. 
baca juga:supir dan kernet bus yang terlibat laka di perlintasan kereta api kabur, ini kondisi penumpang terakhir 
depati dibantu oleh beberapa proatin (anak buah), beginda, dan krio atau pembarap.
tugas mereka adalah menjalankan pemerintahan, peradilan dan menjaga tradisi.
beberapa masalah kecil (pencurian, penipuan, pelanggaran adat) diselesaikan oleh para proatin di tingkat dusun dan marga. 
hukuman yang diberikan umumnya berbentuk denda (uang ringgit, kadang juga real spanyol maksimal 12 real atau benda/binatang) atau kurungan badan.
baca juga:5 rekomendasi parfum wanita yang wanginya lembut terbaik 2024!
denda-denda tersebut menjadi sumber pendapatan depati dan proatin.
untuk masalah yang lebih besar, seperti pemberontakan atau pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang depati. 
penyelesaiannya dilakukan oleh para depati bersama-sama proatin di bale-bale marga. 
begitu pula jika seorang kria atau baginda wafat, maka para panagawe bersama matagawe (rakyat) dusun bersidang, dan mereka memilih orang yang selanjutnya akan diangkat sebagai kepala dusun (umumnya yang diangkat adalah putera atau kerabat dekat/saudara almarhum).
baca juga:7 rekomendasi parfum skin scent yang lembut dan unik, membuat kamu merasa segar sepanjang hari!
pemilihan ini akan dilaporkan kepada depati, yang kemudian diumumkan kepada seluruh penduduk. 
untuk kasus berat di atas yang tidak dapat diselesaikan di tingkat marga, maka permasalahan itu dilimpahkan ke pusat pemerintahan di palembang.
terhukum berhak menolak hukuman yang diberikan kepadanya (merasa kurang adil), maka terhukum berhak untuk mengadukannya kepada depati atau pada penguasa di atasnya yaitu sultan.
memperhatikan kelengkapan struktur sanksi dalam undang-undang simbur cahaya urai prof adil, sejatinya dapat menjadi tawaran konsep yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pelaksanaan restorative justice di indonesia.
baca juga:inilah 6 parfum branded murah asli yang perlu dilirik, cocok untuk pria dan wanita!
terhadap kasus-kasus tertentu, pelaku kejahatan tidak langsung didamaikan, akan tetapi proses hukum tetap dilaksanakan, tapi dapat juga dilaksanakan melalui lembaga-lembaga adat yang masih eksis keberadaannya, atau menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat yang masih mungkin untuk dilakukan. 
terutama yang menjadi usulan mahkamah agung bahwa konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda rp 2.500.000 seperti pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482. 
juga dapat digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.
"dengan demikian, rasa keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan," cetus prof adil. 
baca juga:tragis! bus putra sulung dihantam kereta api, 1 tewas puluhan orang terluka, ini kronologinya 
terhadap kasus-kasus tertentu dengan sanksi ringan dapat dilakukan di lembaga adat, sedangkan terhadap kasus-kasus berat tetap saja kewenangan lembaga peradilan.
“inilah yang kami masud dengan produk fikih peradaban untuk restorative justice, sebagai sumbangan dari hazanah kekayaan daerah, untuk kepentingan pembangunan hukum nasional di indonesia,” pungkasnya.
sementara itu, selain prof. dr. muhammad adil, s.ag., m.a yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu fikih, 8 guru besar lain yang ikut dikukuhkan antara lain prof.dr. munir, m.ag bidang ilmu studi islam, prof. dr. fajri ismail, s.ag., m.pd.i bidang ilmu pengembangan asesmen dan evaluasi pembelajaran pai.
baca juga:rahasia parfum wakil bupati oku timur yang bikin percaya diri, wanginya tahan lama hingga seharian
lalu, prof. dr. drs. saipul annur, m.pd bidang ilmu pendidikan agama islam, prof. dr. abdur razzaq, s.ag., m.a bidang ilmu komunikasi islam, prof. dr. zuhdiyah, m.ag bidang ilmu pendidikan islam, prof.dr. endang rochmiatun, s.ag., m.hum bidang ilmu sejarah kebudayaan islam, prof. dr. syefriyeni, m.ag bidang ilmu pemikiran islam kontemporer, dan prof. dr. amilda, s.ag., m.a bidang ilmu pendidikan agama islam.