Pelayanan Dinsos OKU Timur dapat Kritikan Pedas! Ingatkan Seluruh Pegawai untuk Lakukan Ini

BACA JUGA:Aksi Babinsa Gendong Lansia ke Dinsos Palembang, Serda Didik: Negara Wajib Beri Pelayanan Kesehatan

Ia mengatakan setelah mendapatkan saran dari wartawan Palembang Ekspres beliau mencoba mendatangi Dinsos.

Namun alangka kecewanya ia, dengan nada sedih mengatakan kalau Dinsos mengatakan koata KIS sudah abis.

“Saya datang kemaren ke kantor Dinsos setelah bertemu dengan pegawai Dinsos mengatakan koata sudah abis,naman pagawai tersebut memberikan solusi nanti kalau ada keperlun mendesak di RS datang saja  ke Dinsos akan dibantu,”ceritanya.

Dikatakanya bagaimana ini dirinya tidak ada kepastian dalam hal jaminan kesehatan,kalau dirinya mampu pasti lah ia mau melunasi tungakan BPJS tersebut.

BACA JUGA:Ratu Dewa Minta Dinsos Tim Tagana Turun ke Lapangan Bantu Warga Banjir di Palembang, Ini Kondisinya

“Tidak ada jaminan sementara saya sangat membutuhkan BPJ KIS karena saya dalam keadam sakit dan untuk anak saya juga yang akan melahirkan dalam waktu dekat ini,” keluhnya.

Sementara saat dikonfirmasi mengatakan kalau mau pindah menjadi anggota KIS itu hak mutlak pihak BPJS dan memang harus melunasi utang dulu.

“Kami hanya mendata saja masalah pindah KIS itu mutlak pihak BPJS,”katanya.

Sementara Kepala BPJS OKU Timur Ernansyah  saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, bahwa prosudur sesuai aturan kementerian sosial yakni peserta yang tak mampu lagi membayar angsuran BPJS dan ingin pinda ke KIS agar mendaftar ulang di Dinsos OKU Timur.

BACA JUGA:Merasa Dipingpong Dinsos, Warga Miskin di Desa Kotabaru Selatan OKU Timur Ngeluh Sulit jadi Kepesertaan KIS

“Silahkan datang ke Dinsos untuk daftar ulang kembali, nanti kalau sudah daftar ulang masalah piutang masih tercatat di BPJS,”cetusnya.

Sementara RT setempat Sumsuri, membenarkan kalau Jubaidah warganya dan masih keluarganya.

“Memang Jubaidah masih keluarga saya dan memang lagi sakit, kemaren ia bilang mau ngurus KIS tapi susah prosudurnya ribet nga ada kejelasan.

Dirinya juga menambahankan, kalau kemaren dari aparat desa sudah didata untuk mendapatkan KIS.