Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Eks Panwascam Lahat Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP

Reporter: Bernat |

Editor: Bernat |

Sabtu , 25 May 2024 - 12:00

Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Eks Panwascam Lahat Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP-kolase-

"Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, saatnya kezaliman kita lawan," tegasnya.

Sementara itu, salah satu anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Lahat, Andra Juarsyah SPd MPd saat dihubungi via WhatsApp tidak berkomentar banyak perihal Panwascam yang berencana melaporkan ke DKPP.

"Silakan saja, hak mereka itu," singkat dia.

Para mantan panwascam Kabupaten Lahat berencana melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ini ke DKPP, untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam proses perekrutan dan pengawasan pemilu.

Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

dugaan pelanggaran kode etik, eks panwascam lahat laporkan kpu dan bawaslu ke dkpp                            lahat, koranpalpres.com - puluhan mantan anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) se kabupaten lahat berencana melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten lahat ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) di jakarta.
langkah ini diambil karena dugaan pelanggaran kode etik oleh kpu dan bawaslu sudah sangat jelas terlihat dan telah menjadi perbincangan luas di masyarakat. 
miguansyah, seorang mantan panwascam sekaligus pengamat lingkungan di kabupaten lahat, menjelaskan bahwa dalam proses perekrutan panwascam.
bawaslu melakukan evaluasi terhadap panwascam lama, yang berujung pada gugurnya 90 persen dari mereka, tanpa penjelasan yang masuk akal dan tanpa transparansi hasil evaluasi.
baca juga:selamat! pemdes lubuk lungkang lahat bagikan dana blt tahap 2, ini pinta kades
baca juga:desa padang bindu lahat fokuskan 3 pembangunan infrastruktur dd tahap 1 2024, ini pesan kades
"nilai hasil evaluasi sampai sekarang tidak keluar, artinya bawaslu lahat dalam bekerja sudah sangat jelas tidak profesional dan tidak relevan, tidak sesuai dengan amanat uu no. 7/2017 tentang pemilu.
kalau saja seperti ini, mungkin tidak ada panwascam lama yang mau ikut evaluasi," ungkap miguansyah.
mantan panwascam merasa dirugikan akibat ketidaktransparanan dan diskriminasi oleh bawaslu.
oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke dkpp di jakarta.
baca juga:balai desa lubuk lungkang lahat 100 persen rampung, 2 unit sumur bor telah difungsikan, ini penampakannya
baca juga:kopi asli lahat siap jadi bintang di pameran sriwijaya expo 2024, ini kata kadis disbun
syahdami, mantan panwascam merapi timur, juga mengkritik bawaslu kabupaten lahat, menyatakan bahwa kantor bawaslu tampak seperti kantor partai politik, bukan penyelenggara pemilu yang seharusnya netral.
"kami dari 24 kecamatan sudah sepakat akan melaporkan masalah ini, termasuk dugaan pelanggaran kode etik oleh kpu, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak warga kabupaten empat lawang yang pindah sementara untuk lolos ppk di kabupaten lahat," jelas syahdami. 
"kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, saatnya kezaliman kita lawan," tegasnya.
sementara itu, salah satu anggota komisioner bawaslu kabupaten lahat, andra juarsyah spd mpd saat dihubungi via whatsapp tidak berkomentar banyak perihal panwascam yang berencana melaporkan ke dkpp.
baca juga:'wong asli besemah’ wajib tau! 9 kuliner khas lahat ini rasanya mantul abis, sekali coba ga bisa berenti
baca juga:gawat! rekrutmen badan adhoc pilkada lahat oleh kpu dan bawaslu penuh kejanggalan, ada apa gerangan
"silakan saja, hak mereka itu," singkat dia. 
para mantan panwascam kabupaten lahat berencana melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ini ke dkpp, untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam proses perekrutan dan pengawasan pemilu.
langkah ini menunjukkan betapa pentingnya profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.