Tolak Keras Draf Revisi RUU Penyiaran, Ini Bentuk Protes Dilakukan Koalisi Pers Sumsel

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 29 May 2024 - 16:31

Tolak keras draf revisi RUU Penyiaran, Koalisi Pers Sumsel menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD provinsi Sumsel, Rabu 29 Mei 2024.--Kurniawan

Koalisi Pers Sumsel diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH di depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel.

Dalam penjelasannya, Anita menyampaikan, bahwa apa yang disampaikan insan pers tentunya sebagai Ketua DPRD provinsi Sumsel akan segera memerintahkan Anggota maupun Sekretariat untuk segera menyampaikan hal ini.

"Saya akan mengutus anggota dewan untuk menyampaikan langsung ke DPR RI," katanya didepan kantor DPRD provinsi Sumsel.

Lanjut Ketua DPRD Provinsi Sumsel, pembahasan ini di DPR RI juga belum bulat, ada beberapa fraksi yang meminta waktu ada penundaan.

"Semoga dengan adanya elemen rekan pers di seluruh Indonesia dengan semua provinsi bersamaan bergerak untuk menyampaikan aspirasi penolakan beberapa pasal dari revisi UU penyiaran ini," ungkapnya.

Lanjut Anita mengatakan, semoga ini menjadikan bahan bagaimana DPR RI. Mengambil keputusan dan menjadi keinginan rekan pers dan penyiaran.

Ditempat sama, Ketua IJTI Sumsel, Muhammad David mengatakan hari ini (Rabu, red) bersama rekan jurnalis PWI, AJI, IWO.

Dan lainnya menggelar aksi damai solidaritas atas draf revisi RUU penyiaran yang akan diterapkan oleh DPR RI tesebut.

"Disini kita menolak keras dalam RUU yang diterapkan oleh DPR RI untuk kembali mengkaji ulang dan melakukan revisi yang sebenarnya," ungkap David didepan kantor DPRD provinsi Sumsel.

Lanjut David menjelaskan bahwa karena disini rekan - rekan media tidak bisa bergerak bebas jika UU itu diterapkan.

"Karena disitu tertera jika kita lihat dan ketahui bahwa UU tersebut adalah salah satu UU yang akan melumpuhkan kinerja rekan-rekan media yang ada di Indonesia salah satunya tidak memperbolehkan mengintimidasi, investigasi, dan lainnya," jelasnya.

tolak keras draf revisi ruu penyiaran, ini bentuk protes dilakukan koalisi pers sumsel                            palembang, koranpalpres.com - tolak keras draf revisi ruu penyiaran, koalisi pers sumsel yang terdiri dari pwi sumsel, aji palembang, ijti sumsel, pfi palembang, smsi sumsel, jmsi sumsel, amsi sumsel, prssni sumsel, iwo sumsel, persiari sumsel menggelar unjuk rasa di depan kantor dprd provinsi sumsel,  rabu 29 mei 2024.
hal ini untuk menyampaikan aspirasi penolakan secara keras mengenai draf revisi ruu penyiaran yang kini tengah bergulir.
ini membuktikan bahwa dpr ri dan pemerintah tidak berpihak kepada kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat.
dalam draf tersebut terdapat sejumlah poin krusial yakni mengenai standar isi siaran (sis), yang memuat batasan, larangan.
baca juga:catat! syarat baru untuk pembuatan skck di polrestabes palembang, jangan lupa bawa ya
baca juga:berikan penghargaan lomba kelurahan tingkat palembang, ratu dewa:lurah berprestasi berpeluang naik karir 
dan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran serta kewenangan kpi yang tumpang tindih dengan dewan pers. 
untuk itu koalisi pers sumsel menyatakan sikap yakni mendesak dpr dan pemerintah untuk mempertimbangkan ulang draf revisi ini.
dan memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan harus mendukung kebebasan pers, memperkuat peran media sebagai pengawas sosial, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas.
lalu, koalisi pers sumsel menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
baca juga:program developer peduli berlanjut, ratu dewa terus sisir titik pemasangan lampu pju di kecamatan gandus
baca juga:serius! ketua dpc partai gerindra antri buat skck demi maju sebagai calon walikota palembang
hal ini untuk bersama-sama menolak draf revisi ruu penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan demokrasi di indonesia.
aksi unjuk rasa berjalan damai dan aman, sambil membawa spanduk bertuliskan penolakan draf revisi ruu para awak jurnalis baik elektronik, cetak, maupun online. dikawal sejumlah aparat keamanan kepolisian dan  satpol pp.
koalisi pers sumsel diterima langsung oleh ketua dprd provinsi sumsel, hj ra anita noeringhati sh mh di depan gedung dprd provinsi sumsel.
dalam penjelasannya, anita menyampaikan, bahwa apa yang disampaikan insan pers tentunya sebagai ketua dprd provinsi sumsel akan segera memerintahkan anggota maupun sekretariat untuk segera menyampaikan hal ini.
baca juga:ratu dewa lantik 1.484 pppk pemkot palembang angkatan 2023, usulkan lagi 5.995 formasi
baca juga:ratu dewa terima penghargaan dan apresiasi sebagai “pemimpin gercep” oleh lmnd palembang
"saya akan mengutus anggota dewan untuk menyampaikan langsung ke dpr ri," katanya didepan kantor dprd provinsi sumsel.
lanjut ketua dprd provinsi sumsel, pembahasan ini di dpr ri juga belum bulat, ada beberapa fraksi yang meminta waktu ada penundaan. 
"semoga dengan adanya elemen rekan pers di seluruh indonesia dengan semua provinsi bersamaan bergerak untuk menyampaikan aspirasi penolakan beberapa pasal dari revisi uu penyiaran ini," ungkapnya.
lanjut anita mengatakan, semoga ini menjadikan bahan bagaimana dpr ri. mengambil keputusan dan menjadi keinginan rekan pers dan penyiaran.
ditempat sama, ketua ijti sumsel, muhammad david mengatakan hari ini (rabu, red) bersama rekan jurnalis pwi, aji, iwo.
baca juga:anggota pps palembang dilantik, ratu dewa dapat jalankan amanah selama pilkada 2024 
baca juga:lestarikan budaya gotong royong, warga plaju palembang berjibaku bersihkan aliran anak sungai
dan lainnya menggelar aksi damai solidaritas atas draf revisi ruu penyiaran yang akan diterapkan oleh dpr ri tesebut.
"disini kita menolak keras dalam ruu yang diterapkan oleh dpr ri untuk kembali mengkaji ulang dan melakukan revisi yang sebenarnya," ungkap david didepan kantor dprd provinsi sumsel.
lanjut david menjelaskan bahwa karena disini rekan - rekan media tidak bisa bergerak bebas jika uu itu diterapkan. 
"karena disitu tertera jika kita lihat dan ketahui bahwa uu tersebut adalah salah satu uu yang akan melumpuhkan kinerja rekan-rekan media yang ada di indonesia salah satunya tidak memperbolehkan mengintimidasi, investigasi, dan lainnya," jelasnya.
masih kata ketua ijti sumsel sangat mengecam keras dan menolak uu tersebut agar segera direvisi.  usai ditemui ketua dprd provinsi sumsel.
baca juga:wah! ternyata dukungan pemerintah masih kurang terhadap perkembangan teater di palembang
baca juga:kenang almarhumah ibunda mendagri tito karnavian semasa hidup, ratu dewa sebut beliau panutan kita semua
para insan pers jurnalis melakukan aksi menolak ruu ini dengan menandatangani secara bersama-sama satu persatu penolakan uu tersebut.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".