Kampanye di Perguruan Tinggi: Paradigma Politik bagi Pemilih Gen Z

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Jumat , 10 Nov 2023 - 09:24

Kampanye di Perguruan Tinggi: Paradigma Politik bagi Pemilih Gen Z-Foto: Dokumen Ichsan Juliansyah, SH-

Kemudian pada pasal 72 ayat 1 huruf j 1a telah memberikan catatan kepada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye di tempat pendidikan untuk tidak mengakibatkan terganggunya proses belajar dan mengajar, serta tidak melibatkan anak.

Hal tersebut juga dipertegas pada pasal 72a ayat 5 yang menyatakan bahwa kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada hari sabtu atau minggu.

Adapun tempat pendidikan yang bisa dilaksanakan kampanye sesuai dengan pasal 72a ayat 4 meliputi: Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, serta akademi komunitas.

Dengan kata lain, kampanye di tempat pendidikan hanya boleh dilaksanakan di perguruan tinggi dan tidak boleh di Sekolah Menengah Atas.

Pertimbangan tersebut menurut Komisioner KPU RI August Mellaz mengingat bahwa tidak semua anak SMA mempunyai hak pilih.

Sedangkan jika di perguran tinggi seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa baru tentu sudah mempunyai hak pilih.

Kemudian pada pasal 72a ayat 6 menyebutkan bahwa metode kampanye di perguruan tinggi hanya terdapat metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

Sedangkan pada pasal 72a ayat 7 menegaskan bahwa peserta kampanye merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Artinya, para dosen maupun pegawai dengan status ASN dilarang untuk menjadi peserta kampanye karena ASN harus memegang prinsip netralitas dalam pemilihan umum.

Untuk dapat melaksanakan kampanye di perguruan tinggi, pada pasal 72b ayat 1 telah menjelaskan bahwa petugas kampanye pemilu menyampaikan permohonan izin kepada penanggung jawab dalam hal ini pasal 72b ayat 3 nya menyebutkan bahwa penanggung jawab tersebut adalah rektor pada universitas & institut, ketua pada sekolah tinggi, serta direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

Adapun prinsip dalam pemberian izin oleh pimpinan di perguruan tinggi meliputi prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu sesuai dengan bunyi pasal 72b ayat 2. Sehingga, peserta pemilu memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk melaksanakan kampanye di perguruan tinggi sepanjang memenuhi persyaratan.

Pendidikan Politik bagi Pemilih Generasi Z

kampanye di perguruan tinggi: paradigma politik bagi pemilih gen z                            penulis: ichsan juliansyah, s.h (ketua panitia pemungutan suara kelurahan tiga-empat ulu)
rules of game kampanye di perguruan tinggi
undang-undang dasar 1945 pasal 22e ayat 5 telah mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggerakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemilihan umum kpu diberikan wewenang  untuk menetapkan peraturan kpu pada setiap tahapan pemilu sesuai dengan pasal 13 huruf b undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
baca juga:wah! ada pengobatan gratis dan pembagian sembako di polres lahat 
tujuan dari peraturan kpu tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi peserta pemilu maupun pemilih.
kepastian hukum merupakan salah 1 dari 11 prinsip bagi penyelenggara pemilu yang telah diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
termasuk kampanye di perguruan tinggi sudah memiliki kepastian hukum terkait teknis pelaksanaannya yang wajib ditaati oleh peserta pemilu dan pemilih.
aturan main dalam kampanye di perguruan tinggi sangat berbeda dengan kampanye pada umumnya di khalayak masyarakat umum.
baca juga:datang ke unsri bukit palembang, wakapolri berikan kado spesial ke mahasiswa
rules of game kampanye di perguruan tinggi telah diatur secara komprehensif pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
perubahan peraturan kpu tentang kampanye tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi nomor 65/puu-xxi/2023.
legalitas kampanye di perguruan tinggi telah disebutkan secara tegas jika mendapatkan izin dari penanggung jawab dan tidak menggunakan atribut kampanye pemilu sesuai dengan pasal 72 ayat 1 huruf h.
atribut kampanye yang dimaksud adalah alat atau perlengkapan yang memuat cita diri, visi, misi, dan program sebagaimana yang tertuang dalam pasal 72 ayat 1 huruf j 1b.
baca juga:al-hilal vs al-taawoun: tantangan seru di saudi pro league, prediksi, susunan pemain, dan tren kemenangan
kemudian pada pasal 72 ayat 1 huruf j 1a telah memberikan catatan kepada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye di tempat pendidikan untuk tidak mengakibatkan terganggunya proses belajar dan mengajar, serta tidak melibatkan anak.
hal tersebut juga dipertegas pada pasal 72a ayat 5 yang menyatakan bahwa kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada hari sabtu atau minggu.
adapun tempat pendidikan yang bisa dilaksanakan kampanye sesuai dengan pasal 72a ayat 4 meliputi: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, serta akademi komunitas.
dengan kata lain, kampanye di tempat pendidikan hanya boleh dilaksanakan di  perguruan tinggi dan tidak boleh di sekolah menengah atas.
baca juga:diego simeone perpanjang kontrak: menandai era baru kesuksesan dan dedikasi bersama atletico madrid
pertimbangan tersebut menurut komisioner kpu ri august mellaz mengingat bahwa tidak semua anak sma mempunyai hak pilih.
sedangkan jika di perguran tinggi seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa baru tentu sudah mempunyai hak pilih.
kemudian pada pasal 72a ayat 6 menyebutkan bahwa metode kampanye di perguruan tinggi hanya terdapat metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.
sedangkan pada pasal 72a ayat 7 menegaskan bahwa peserta kampanye merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
baca juga:mudah! ini resap dan cara buat kue bludar
artinya, para dosen maupun pegawai dengan status asn dilarang untuk menjadi peserta kampanye karena asn harus memegang prinsip netralitas dalam pemilihan umum.
untuk dapat melaksanakan kampanye di perguruan tinggi, pada pasal 72b ayat 1 telah menjelaskan bahwa petugas kampanye pemilu menyampaikan permohonan izin kepada penanggung jawab dalam hal ini pasal 72b ayat 3 nya menyebutkan bahwa penanggung jawab tersebut adalah rektor pada universitas & institut, ketua pada sekolah tinggi, serta direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
adapun prinsip dalam pemberian izin oleh pimpinan di perguruan tinggi meliputi prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu sesuai dengan bunyi pasal 72b ayat 2. sehingga, peserta pemilu memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk melaksanakan kampanye di perguruan tinggi sepanjang memenuhi persyaratan.
pendidikan politik bagi pemilih generasi z
baca juga:2 tamu istimewa istana adat kesultanan palembang darussalam, sampaikan niatan yang sama ke smb iv
berdasarkan daftar pemilih tetap (dpt) pemilu tahun 2024 terdapat 46.800.161 pemilih gen z atau 22,85% dari jumlah 204.807.222 dpt pemilu tahun 2024.
adapun, pemilih gen z tersebut juga  tersebar di perguruan tinggi, dimana pangkalan data pendidikan tinggi (pddikti) per september 2023 menyebutkan terdapat 4.523 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh indonesia.
maka, optimalisasi participation politic terhadap pemilih gen z yang terdapat di perguruan tinggi  harus ditempuh dengan langkah strategis yakni dengan cara kampanye di tempat perguruan tinggi agar dapat menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024.
karena, para pemilih gen z dapat memahami secara komprehensif mengenai gagasan yang tertuang dalam visi misi 5 tahun kedepan oleh setiap peserta pemilu pada saat kampanye tersebut.
baca juga:timbun minyak hingga gudang terbakar di palembang, terdakwa dituntut hukuman ini
dengan cara tersebut dapat membangun kesadaran (awareness)  pemilih gen z terhadap pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpin baik legislatif  maupun eksekutif yang berdampak terhadap masa depan indonesia 5 tahun kedepan.
sehingga dengan adanya kampanye di perguruan tinggi diharapkan dapat menurunkan  34,75 juta angka golput pada pemilu tahun 2019 berdasarkan data dari badan pusat statistik indonesia.
begitu pentingnya pendidikan politik bagi pemilih gen z merupakan konsensus dalam negara demokrasi karena demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat yang ditempuh bukan hanya dalam satu hari pemungutan suara, akan tetapi proses belajar (learning process) yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain, kualitas kelangsungan demokrasi tergantung pada cara dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.
sehingga, pada pokoknya kampanye di perguruan tinggi dapat memberikan kedaulatan penuh bagi pemilih gen z dalam mencoblos tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk kedua orang tua nya sendiri karena saat kampanye di kampus nya para pemilih gen z telah mendapatkan pendidikan politik yang holistik dari para peserta pemilu.
baca juga:kurir bawa 3,6 kilogram sabu di palembang hanya dituntut 17 tahun penjara?
kampanye di perguruan tinggi dalam perspektif ham
kampanye di perguruan tinggi jika kita telisik dalam perspektif hak asasi manusia yang diatur mulai dari pasal 28a hingga pasal 28j uud 1945.
maka, tidak ada kerugian atau hak asasi manusia yang dilanggar terhadap pihak manapun ketika terdapat kampanye di perguruan tinggi.
justru memberikan konsep keadilan yang sama antara sesama caleg, sebagaimana yang kita ketahui syarat untuk menjadi caleg yakni minimal menempuh pendidikan sma.
baca juga:2 alasan kuat pemprov sumsel jadikan festival gemilang sriwijaya sebagai kalender tahunan kebudayaan
yang dimana, caleg tamatan sma juga dapat bersaing secara sehat dengan caleg tamatan perguruan tinggi karena sama-sama diberikan hak dan akses untuk melaksanakan kampanye di tempat perguruan tinggi sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
sejatinya tersebut sejalan dengan amanat uud 1945 pasal 28d ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
sedangkan bagi perguruan tinggi itu sendiri, sama sekali tidak memberikan kerugian apapun terhadap mahasiswa, dosen hingga pimpinan perguruan tinggi.
justru memberikan paradigma politik yang positif bagi sivitas akademika. dengan adanya kampanye di perguruan tinggi juga telah menciptakan ruang kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 uud 1945.
baca juga:distribusikan bantuan pupuk gratis untuk 318 koptan, ini nama namanya
karena, esensi dari kampanye di perguruan tinggi telah menciptakan ruang dialetika sehingga mahasiswa bisa bertanya bahkan mengkritisi terhadap narasi yang disampaikan oleh peserta pemilu jika tidak sesuai dengan prinsip perjuangan mahasiswa sebagai sosial control terhadap kebijakan-kebijakan dalam berbangsa dan bernegara.
oleh karena itu, dengan adanya kampanye di perguruan tinggi ini  memiliki dampak yang sangat positif karena kualitas demokrasi di indonesia mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik karena proses yang ditempuh mengedepankan nilai-nilai dalam politik serta tetap memperhatikan etika dalam berpolitik.*