Desak Pj Bupati Muba Cari solusi Perbaikan Tiang Jembatan P6, Ratusan Massa KMPAS Bakal Terus Demo

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 11 Nov 2023 - 06:45

Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi KMPAS mendatangi Kantor Pemkab Muba untuk melakukan aksi demo dengan aspirasi dengan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Muba.--humas

MUBA - Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Angkutan Sungai (KMPAS) mendatangi Kantor Pemkab Muba, Jumat (10/11/2023).

Hal ini untuk menyampaikan aspirasi dengan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Muba terkait munculnya surat kesepakatan terkait perbaikan Jembatan P6 Sungai Lalan.

Koordinator Aksi, Dedi Irawan mengatakan, terkait dikeluarkannya surat kesepakatan pada 7 November 2023 lalu, sehingga adanya kesan Pj Bupati Muba bersikap arogan.

"Kita menilai hal itu, berdampak pada lumpuhnya sejumlah perusahaan angkutan sungai. Apabila hal ini kalau kita biarkan saja dikhawatirkan berdampak pula dengan sektor perekonomian di Muba," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya menuntut dan mendesak Pj Bupati Muba untuk mencabut surat kesepakatan bersama terkait Tindak Lanjut Kejadian Penyenggolan Tiang Jembatan P6 Sungai Lalan, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 07 November 2023 itu.

"Kita mendesak Pj Bupati Muba untuk mencari solusi perbaikan tiang Jembatan P6 Sungai Lalan. Lalu meminta Pj Bupati Muba mengizinkan kapal tongkang di atas 270 feet bisa beroperasi melalui jalur Sungai Lalan," bebernya.

Untuk itu, pihaknya akan tetap terus melakukan desakan, dengan melakukan unjuk rasa sampai dengan dibuka kembali alur sungai lalan dan Pj bupati Muba harus membatalkan surat edaran dan kesepakatan bersama itu.

Dedi menerangkan, bahwa dalam surat kesepakatan itu disebutkan kalau jam operasional kapal yang melintas di bawah jembatan P6 Sungai Lalan dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Sedangkan untuk ukuran kapal yang melintas di bawah jembatan P6 Sungai Lalan berukuran 270 feet, dan dalam kurun waktu dua minggu pihak Perusahaan diwajibkan melakukan perbaikan.

Terhadap kerusakan yang dialami jembatan P6 Sungai Lalan dengan berkoordinasi dengan pihak instansi terkait. Selain itu, ada informasi bahwa Surat Kesepakatan itu dikeluarkan didasari rujukan Surat Edaran Nomor: B-550/180/DISHUB-III/2022.

Tentang Revisi Surat Edaran Nomor: B-550/133/DISHUB-III/2022 tentang Pengaturan Berlalu Lintas di Bawah Jembatan P6 Perairan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Dampak dari pemaksaan kehendak ini sedikitnya setiap hari ada 30 kapal tongkang di atas 270 feat yang gagal melintas di bawah jembatan P6 Sungai Lalan.

desak pj bupati muba cari solusi perbaikan tiang jembatan p6, ratusan massa kmpas bakal terus demo                            muba - ratusan massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat peduli angkutan sungai (kmpas) mendatangi kantor pemkab muba, jumat (10/11/2023). 
hal ini untuk menyampaikan aspirasi dengan sejumlah tuntutan kepada pemkab muba terkait munculnya surat kesepakatan terkait perbaikan jembatan p6 sungai lalan.
koordinator aksi, dedi irawan mengatakan, terkait dikeluarkannya surat kesepakatan pada 7 november 2023 lalu, sehingga adanya kesan pj bupati muba bersikap arogan. 
"kita menilai hal itu, berdampak pada lumpuhnya sejumlah perusahaan angkutan sungai. apabila hal ini kalau kita biarkan saja dikhawatirkan berdampak pula dengan sektor perekonomian di muba," jelasnya. 
baca juga:bupati oku timur ir h lanosin raih penghargaan dari wakil presiden ri
untuk itu, pihaknya menuntut dan mendesak pj bupati muba untuk mencabut surat kesepakatan bersama terkait tindak lanjut kejadian penyenggolan tiang jembatan p6 sungai lalan, kecamatan lalan, kabupaten musi banyuasin tertanggal 07 november 2023 itu. 
"kita mendesak pj bupati muba untuk mencari solusi perbaikan tiang jembatan p6 sungai lalan. lalu meminta pj bupati muba mengizinkan kapal tongkang di atas 270 feet bisa beroperasi melalui jalur sungai lalan," bebernya. 
untuk itu, pihaknya akan tetap terus melakukan desakan, dengan melakukan unjuk rasa sampai dengan dibuka kembali alur sungai lalan dan pj bupati muba harus membatalkan surat edaran dan kesepakatan bersama itu.
dedi menerangkan, bahwa dalam surat kesepakatan itu disebutkan kalau jam operasional kapal yang melintas di bawah jembatan p6 sungai lalan dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 wib.
baca juga:kain wastra khas oku timur yang wajib dilestarikan karena memiliki makna menarik ini 
sedangkan untuk ukuran kapal yang melintas di bawah jembatan p6 sungai lalan berukuran 270 feet, dan dalam kurun waktu dua minggu pihak perusahaan diwajibkan melakukan perbaikan.
terhadap kerusakan yang dialami jembatan p6 sungai lalan dengan berkoordinasi dengan pihak instansi terkait. selain itu, ada informasi bahwa surat kesepakatan itu dikeluarkan didasari rujukan surat edaran nomor: b-550/180/dishub-iii/2022.
tentang revisi surat edaran nomor: b-550/133/dishub-iii/2022 tentang pengaturan berlalu lintas di bawah jembatan p6 perairan sungai lalan kabupaten musi banyuasin.
dampak dari pemaksaan kehendak ini sedikitnya setiap hari ada 30 kapal tongkang di atas 270 feat yang gagal melintas di bawah jembatan p6 sungai lalan.
baca juga:detik-detik grand livina hantam grand max di exit tol gt prabumulih
"kita tegaskan bahwa sedikitnya setiap hari ada sekitar 38 kapal tongkang yang mengangkut sawit, batubara, kayu di atas 270 feat yang tidak bisa melintas di bawah jembatan p6 sungai lalan," terangnya. 
sehingga banyak kerugian perusahaan angkutan kapal tongkang dan dermaga. bahkan ada ribuan tenaga kerja menggantungkan hidupnya dirugikan dengan kebijakan itu.
"bahkan kami menduga kebijakan yang terindikasi sepihak itu, secara tak langsung iklim investasi akan terganggu, dan kepentingan ekonomi rakyat terancam miskin," akunya. 
begitu banyak kerugian yang harus ditelan masyarakat di sektor angkutan kapal tongkang bidang sawit, batubara, kayu, pemilik kapal tongkang dan dermaga.
baca juga:pemkot palembang raih penghargaan dan insentif fiskal dari wakil presiden, berhasil lakukan ini
yang ada ribuan tenaga kerja menggantungkan hidupnya di sektor angkutan sungai tersebut. "kami menduga atas kebijakan yang terindikasi sepihak itu," tegasnya. 
baik itu secara tidak langsung iklim investasi akan terganggu, dan kepentingan ekonomi rakyat terancam miskin. belum lagi terjadi juga kerugian negara, karena dengan distopnya angkutan kapal tongkang tidak dapat melewati sungai lalan.
lanjutnya menjelaskan, pemasukan negara melalui royalti pendapatan negara bukan pajak (pnbp) sekitar rp5 miliar setiap harinya. maka menjadi tidak masuk ke negara, yang selanjutnya hasil pnbp itu dikirimkan kembali ke daerah kabupaten dan propinsi daerah penghasil. 
sehingga ketika tidak masuk penghasilan pnbp dari royalti angkutan tongkang di sungai lalan itu, juga menjadi kerugian pemkab muba dan pemprov sumsel. 
baca juga:target hanya 20 grup, peserta festival teater sekolah se-sumsel overload, pendaftaran ditutup!
kmpas tentu mempertanyakan apakah kebijakan itu telah dibahas dalam rapat paripurna dan telah dikonsultasikan kepada pj gubernur sumsel, kementerian perhubungan, kementerian hukum dan ham serta menteri dalam negeri. 
"jika itu terbukti dilakukan oleh pj bupati muba, maka kami duga kebijakan penyetopan tersebut dilakukan secara sepihak,” tandas dedi irawan.*