Pj Sekda Bahas Rencana Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemkot Pagaralam

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Kamis , 06 Jun 2024 - 16:33

Pj Sekda Pagaralam memimpin pembahasan pemberian TPP kepada ASN di lingkungan Pemkot Pagaralam.-Humas Protokol Pagaralam-

TPP juga dapat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Besaran satuan biaya TPP memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

Persetujuan TPP diajukan melalui Dirjen Keuda Kemendagri melalui SIPD. Kemudian, penganggaran TPP berdasar PP 12/2019 dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, sanksi administratif.

Pemberian TPP tertuang pula dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemda yaitu melalui persetujuan tertulis Mendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah sesuai peraturan perundangan.

Ada juga Surat Edaran (SE) Mendagri 900/4834/SJ yang mengatur TPP, dengan Validasi Perhitungan TPP TA 2022 disampaikan ke Sekjen u.p. Kepala Biro Ortala Kemendagri melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pelaksanaan Anggaran (Simona).

pj sekda bahas rencana pemberian tpp asn di lingkungan pemkot pagaralam                            pagaralam, koranpalpres.com -  pj sekretaris daerah (sekda) kota pagar alam rano fahlesi, memimpin rapat penyusunan kebutuhan anggaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) asn di lingkungan pemkot pagar alam tahun 2025, di besemah tige setdako pagar alam, selasa (4/6/2024).
pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan penyamaan persepsi tim pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota pagar alam tahun 2025.
tpp merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dilansir dari beberapa sumber diketahui bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
baca juga:dengarkan arahan presiden jokowi untuk jadikan kota palembang konsep hijau alam, ini kata pj sekda
sesuai dengan pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
tentu saja setelah memperoleh persetujuan dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan peraturan pemerintah. 
nantinya pemberian tpp akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berlangsung.  
sedangkan pajak penghasilan atas tpp dilandaskan beban kerja kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan. 
baca juga:jaga semangat dan nilai kebangsaan, pj sekda palembang pimpin langsung upacara harkitnas ke-116
tpp yang didasarkan beban kerja dikenai iuran bpjs kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
pemberlakuan kebijakan persetujuan tambahan penghasilan pegawai (tpp) asn di daerah bisa dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari kementerian keuangan (kemenkeu). 
dasar hukum tpp ini adalah pasal 58 peraturan pemerintah (pp) no.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana pemerintah daerah (pemda) dapat memberikan tpp dengan memperhatikan keuangan daerah dan persetujuan dprd.
adapun pemberian tpp ditetapkan dengan perkada dan berpedoman pada pp. jika belum ada pp, kepala daerah dapat memberikan tpp berdasarkan persetujuan menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
baca juga:pj sekda lepas 56 peserta kafilah mtq kota pagaralam
tpp juga dapat diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) no. 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan apbd.
besaran satuan biaya tpp memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
persetujuan tpp diajukan melalui dirjen keuda kemendagri melalui sipd. kemudian, penganggaran tpp berdasar pp 12/2019 dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, sanksi administratif.
pemberian tpp tertuang pula dalam keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri) 900-4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan menteri dalam negeri terhadap tpp asn di lingkungan pemda yaitu melalui persetujuan tertulis mendagri melalui ditjen bina keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.
baca juga:kegiatan amaliah ramadan berakahir, pj sekda berharap menjadi ladang amal dan mendapat berkah allah
ada juga surat edaran (se) mendagri 900/4834/sj yang mengatur tpp, dengan validasi perhitungan tpp ta 2022 disampaikan ke sekjen u.p. kepala biro ortala kemendagri melalui aplikasi sistem informasi monitoring dan pelaksanaan anggaran (simona).