Jangan Sampai Ga Tau! Inilah 5 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

Reporter: Juli Aulia |

Editor: Juli Aulia |

Minggu , 09 Jun 2024 - 14:58

Mudah dan Anti Ribet! Inilah Cara Nonaktifkan BPJS Kesehatan Secara Online, Ga Pake Lama, Langsung Beres-ilustrasi-

jangan sampai ga tau! inilah 5 layanan masyarakat yang wajib pakai bpjs kesehatan                            koranpalpres.com – saat ini bpjs kesehatan mulai menjadi syarat wajib dalam mengurus sejumlah layanan public di indonesia.
hal tersebut sesuai dengan target pemerintah agar 98 persen dari total populasi di indonesia terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan pada 2024.
tentunya masyarakat indonesia harus mengetahui apa saja layanan public yang mengharuskan menggunakan bpjs kesehatan
nah berikut 5 layanan masyarakat yang wajib pakai bpjs kesehatan:
baca juga:jangan sampai terlewat! cek kepesertaan bpjs sebelum bikin sim, begini caranya
baca juga:ingat! mulai 1 juli bpjs kesehatan menjadi syarat wajib membuat sim, ini 5 dokumen lainnya yang harus dibawa
1. jual beli tanah
sesuai dengan inpres no 1 tahun 2022, jual beli tanah diharuskan melampirkan bpjs kesehatan. 
bpjs kesehatan menjadi syarat dalam peralihan pendaftaran hak atas tanah atau hak milik rumah susun (rusun) alias jual beli tanah.
hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam dictum kedua angka 17 dalam inpres tersebut yang berbunyi:
hal tersebut diatur dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (jkn) yang diteken presiden joko widodo
baca juga:ingat! mulai tanggal ini, proses urus sim melibatkan bpjs, simak cara mudah daftar bpjs kesehatan!
baca juga:siap-siap! mulai tanggal ini syarat bikin sim wajib dilengkapi bpjs kesehatan, ini tujuannya
2. haji dan umroh
kementerian agama (kemenag) juga menjadikan bpjs kesehatan sebagai syarat mengurus ibadah haji dan umroh khusus. 
hal tersebut diatur dalam keputusan menteri agama (kma) nomor 1456 tahun 2022 tentang persyaratan kepesertaan program jkn dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji khusus.
pendaftaran sebagai peserta bpjs aktif dibuktikan dengan data atau dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
di sisi lain, jemaah haji khusus yang belum terdaftar sebagai peserta program jkn sebelum keputusan ditetapkan wajib menjadi peserta aktif pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus. 
direktur umrah dan haji khusus kemenag nur arifin mengatakan bahwa keputusan itu untuk mendukung program jkn. 
"kita menjalankan inpres nomor 1 tahun 2022 dalam rangka mendukung jkn," katanya.
baca juga:bpjs ketenagakerjaan dan kejari pagar alam lakukan kerja sama, salah satu yang dibahas terkait tunggak iuran
baca juga:bpjs ketenagakerjaan muara enim kerjasama dengan dinas pu pali, 48 non asn didaftarkan jadi peserta 
3. kredit usaha rakyat (kur)
bukti kepesertaan bpjs kesehatan juga disyaratkan bagi calon penerima kredit usaha rakyat (kur). 
jokowi menginstruksikan kepada menteri koordinator bidang perekonomian
untuk melakukan upaya agar peserta penerima kur menjadi peserta aktif dalam program jkn. 
baca juga:langkah optimalisasi program jaminan sosial, bpjs ketenagakerjaan muara enim serahkan 15 skk badan usaha
baca juga:berikut syarat dan besaran beasiswa pendidikan anak peserta bpjs ketenagakerjaan jika alami hal ini
4. permohonan sim, stnk, dan skck
pelayanan permohonan sim, stnk, dan skck juga disyaratka menggunakan bpjs kesehatan. 
hal ini sebagaimana bunyi instruksi presiden kepada kepala kepolisian negara ri. 
“melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian adalah peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional".
baca juga:1,1 juta warga sumsel tercover bpjs ketenagakerjaan, 3 kabupaten diganjar penghargaan paritrana award
baca juga:tingkatkan sinergi perlindungan pekerja, bpjs ketenagakerjaan gelar safari ramadan hingga serahkan santunan
5. izin usaha 
inpres terbaru juga mengharuskan masyarakat yang akan mengurus izin usaha untuk menyertakan syarat bpjs kesehatan.
presiden dalam aturan tersebut meminta menteri dalam negeri untuk mendorong kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati walikota menerapkan kebijakan tersebut. 
“mendorong gubernur dan bupati/wali kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.”