LDII-MPR Bahas Sistem Demokrasi Indonesia, Ada Apa?

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam kunjungan Rakernas LDII yang berlangsung pada bulan November 2023-Foto: HUmas LDII for Palpres Baca Koran-

JAKARTA – Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membahas sistem demokrasi di Indonesia.

Pembahasan tersebut saat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta.

Seperti press realease yang diterima Palpres Baca Koran, Ketua MPR menjelaskan, lebih dari 25 tahun pascareformasi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Semangat reformasi yang digaungkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga diperlukan pembangunan wawasan kebangsaan yang kuat bagi seluruh elemen bangsa guna menyongsong era Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA:Pemilu 2024, Begini Sikap Pendeta Gereja Pantekosta Indonesia

Untuk itu, simbol-simbol kebangsaan perlu diinternalisasikan kepada generasi penerus sejak usia dini.

“Perbaikan masih banyak yang harus kita kejar. Ternyata pascareformasi keadaan kita tidak semakin baik sebagaimana yang diimpikan pada saat reformasi,” ujarnya.

Menurutnya, setiap sendi-sendi kehidupan demokrasi masih dalam perbaikan.

“Kehidupan demokrasi masih dalam perbaikan, kehidupan ekonomi kita juga masih dalam pemantapan, kehidupan masyarakat yang berkeadilan, kemiskinan dan kebodohan, kita masih bergelut di situ,” ujar politisi Partai Golkar itu.

BACA JUGA:Sekolah Di Palembang Terapkan Tatap Muka Kembali, Cek Waktu Belajar Mengajarnya

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menegaskan, untuk mencapai reformasi yang diinginkan membutuhkan waktu yang panjang.

“Sebenarnya kita mempunyai ekspektasi tinggi saat Reformasi agar bisa mendongkrak ke arah yang lebih baik. Tapi semua itu memerlukan waktu dan perlu penyesuaian dari berbagai pihak. Kita membutuhkan proses agar benar-benar matang dan membumi,” tambahnya.

Menurut pandangannya, pendapatan per kapita dan literasi pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebabnya.

“Pilihan demokrasi kita menurut pribadi saya, belum waktunya kesana. Karena income per kapita kita masih rendah dan literasi pendidikan kita masih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai Barat, yang demokrasinya bisa maju karena masyarakatnya juga sudah maju,” ujarnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan