Pj Sekda Bahas Forum Kemitraan Faskes dengan BPJS Kesehatan Lubuk Linggau

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 12 Jun 2024 - 19:13

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau Yunita Ibnu beserta jajaran, menyerahkan piagam penghargaan kepada Pj Walikota Pagar Alam H. Lusapta Yudha Kurnia.-Humas Protokol Pagaralam-

Wilayah-wilayah tersebut antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Mulai 1 Juli mendatang, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan mengalami perubahan signifikan dengan adanya syarat baru yang harus dipenuhi oleh para pemohon.

Salah satu syarat terbaru yang diperkenalkan adalah keharusan menyertakan dokumen BPJS Kesehatan atau menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, pasal 9.

Hal ini menandakan adanya perubahan signifikan dalam proses penerbitan SIM yang sebelumnya tidak mencakup syarat keanggotaan BPJS Kesehatan.

Dengan adanya syarat ini, diharapkan masyarakat akan lebih memperhatikan kesehatan mereka sendiri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang diperlukan.

Polri juga akan memberikan kemudahan bagi para pemohon yang belum memiliki keanggotaan BPJS Kesehatan untuk mendaftar dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

pj sekda bahas forum kemitraan faskes dengan bpjs kesehatan lubuk linggau                            pagaralam, koranpalpres.com -  pj sekretaris daerah (sekda) kota pagar alam rano fahlesi memimpin pertemuan forum komunikasi dan forum kemitraan faskes yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan utama kota pagar alam tahun 2024, yang dilaksanakan di ruang rapat besemah iii sekretariat daerah kota (setdako) pagar alam, pada senin (10/06/2024).
pertemuan ini dihadiri langsung oleh kepala bpjs kesehatan cabang lubuk linggau yunita ibnu beserta jajaran, kepala bpjs kesehatan kota pagar alam hendri carmanto beserta jajaran, asisten i bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dahnial nasution, kepala dinkes, dinsos, bkd, bappeda, bkpsdm dan kepala dinas dukcapil kota pagar alam.
usai melaksanakan pertemuan, kepala bpjs kesehatan cabang lubuk linggau yunita ibnu beserta jajaran, menyerahkan piagam penghargaan kepada pj walikota pagar alam h. lusapta yudha kurnia.
baca juga:selain bikin sim wajib pakai bpjs kesehatan, korlantas polri akan terapkan nik menjadi nomor sim mulai 2025
baca juga:mudah dan anti ribet! inilah cara nonaktifkan bpjs kesehatan, ga pake lama, langsung beres
berita terpisah, untuk diketahui, pemerintah indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan setiap pemohon surat izin mengemudi (sim) untuk melengkapi persyaratannya dengan kepesertaan aktif dalam program bpjs kesehatan. 
aturan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 juli 2024.
aturan ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap pemilik sim memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. 
dengan melengkapi sim dengan bpjs kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan bagi semua pengguna jalan.
kewajiban memiliki bpjs kesehatan untuk pengurusan sim ini merupakan langkah lanjutan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan berkendara di indonesia. 
baca juga:waduh! 21 jenis penyakit ini ternyata tak ditanggung bpjs kesehatan lagi di tahun 2024, apa aja ya?
baca juga:ingat! mulai 1 juli bpjs kesehatan menjadi syarat wajib membuat sim, ini 5 dokumen lainnya yang harus dibawa
selain itu, hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
dalam rangka penerapan aturan baru ini, pemerintah juga akan melakukan uji coba di tujuh wilayah indonesia mulai dari tanggal 1 juli hingga 30 september 2024. 
wilayah-wilayah tersebut antara lain aceh, sumatera barat, sumatera selatan, dki jakarta, kalimantan timur, bali, dan nusa tenggara timur.
mulai 1 juli mendatang, pembuatan surat izin mengemudi (sim) akan mengalami perubahan signifikan dengan adanya syarat baru yang harus dipenuhi oleh para pemohon. 
baca juga:ingat! mulai tanggal ini, proses urus sim melibatkan bpjs, simak cara mudah daftar bpjs kesehatan!
baca juga:bpjs ketenagakerjaan dan kejari pagar alam lakukan kerja sama, salah satu yang dibahas terkait tunggak iuran
salah satu syarat terbaru yang diperkenalkan adalah keharusan menyertakan dokumen bpjs kesehatan atau menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional (jkn).
aturan baru ini tertuang dalam peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi, pasal 9. 
hal ini menandakan adanya perubahan signifikan dalam proses penerbitan sim yang sebelumnya tidak mencakup syarat keanggotaan bpjs kesehatan.
dengan adanya syarat ini, diharapkan masyarakat akan lebih memperhatikan kesehatan mereka sendiri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. 
baca juga:bpjs ketenagakerjaan muara enim kerjasama dengan dinas pu pali, 48 non asn didaftarkan jadi peserta 
polri juga akan memberikan kemudahan bagi para pemohon yang belum memiliki keanggotaan bpjs kesehatan untuk mendaftar dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan.