UMKM di Alun-alun KONI Gumawang OKU Timur Mengeluh Ditarik Retribusi 100 Ribu Per Lapak

Reporter: Arman |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 20:51

Para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Alun-alun Sebiduk Sehaluan, Gumawang OKU Timur keluhkan karena ditarik retribusi-Foto:Arman Jaya-

Dimana dalam suatu acara di Alun-Alun Sebiduk Sehaluan, Bupati menyatakan komitmennya untuk memajukan UMKM tanpa pungutan biaya apapun.

“Kami ingin tahu apakah penarikan retribusi ini sesuai dengan keputusan Bupati,” ucapnya.

Para pedagang di alun-alun KONI Gumawang tersebut juga merasa hal ini terkesan tergesa-gesa dan diputuskan secara sepihak.

Mereka sangat berharap adanya penjelasan lebih lanjut dan kebijakan agar dapat dipertimbangkan, mengingat kondisi ekonomi mereka saat ini.

Untuk diketahui, para pedagang yang mendapatkan lapak di Alun-alun KONI Gumawang tersebut diberi batas 2 x 2.5 meter setiap lapaknya yang digaris menggunakan cat atau tanda warna putih.

Dengan batas lapak yang minim itulah, para pedagang kecil ini wajib mengeluarkan biaya tiap bulannya sebesar 100 ribu rupiah.

Sementara, saat dikonfirmasi oleh awak media ketua KONI Kabupaten OKU Timur, Onasis Arfa melalui pesan WhatsApp menyangkal jika tidak ada pihaknya yang mengurus retribusi tersebut.

Onasis juga beralasan jika KONI OKU Timur hanya menyarankan para pedagang agar menjaga kebersihan dan kenyamanan di tempat mereka, lantaran melihat UMKM semakin ramai.

“Tidak ada yang ngurus mereka yang dagang sendiri nantinya …melihat pedagang semakin marak dan bertambah banyak kami hanya menyarankan agar menjaga kebersihan dan kenyamanan serta agar suasana selalu kondusif,” ujar dia lewat pesan singkat.

Namun saat ditanyakan kenapa keputusan tersebut baru sekarang diterapkan, dirinya tak menjawab lagi.

umkm di alun-alun koni gumawang oku timur mengeluh ditarik retribusi 100 ribu per lapak                            martapura, koranpalpres.com – miris, para usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di alun-alun sebiduk sehaluan, gumawang oku timur keluhkan karena ditarik retribusi.
padahal para pedagang kecil ini baru saja membuka usahanya, namun pedagang sudah ditarik retribusi yang diduga dilakukan oleh komite olahraga nasional indonesia (koni) oku timur.
para pedagang merasa kesal, karena diwajibkan membayar iuran sebesar rp 100 ribu perbulan per lapak yang bisa dibayar dua minggu sekali dengan jumlah rp 50 ribu.
penarikan retribusi ini dinilai memberatkan oleh para pedagang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang carut-marut saat ini di oku timur.
baca juga:kabar gembira! umkm pemilik ktp ini pinjaman 50 juta tanpa syarat, cek di link bri ini!
baca juga:pasca perubahan status bandara smb ii palembang, pelaku umkm sumsel 'mau tidak mau' bergantung pasar lokal
salah satu pedagang, yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, keberatannya atas biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan ke koni, padahal sebelumnya tidak pernah ada pungutan seperti ini.
“di sini ada 78 pedagang yang berjualan, kami hanya berdagang untuk mencari nafkah, kami tidak sanggup penarikan retribusi sebesar ini, padahal di bulan sebelumnya tidak pernah ada aturan kaya gini,” cetusnya.
sebelumnya, para pedagang mengatakan sempat berdialog dengan ketua koni oku timur di kantor kecamatan untuk membahas penarikan retribusi tersebut.
namun, hasil dari dialog tersebut justru menimbulkan kewajiban iuran sebesar rp 100 ribu yang harus dikeluarkan para pedagang tiap bulan.
baca juga:pelaku umkm 'menjerit' status bandara smb 2 palembang tak kunjung dikembalikan, andalkan pelancong domestik
baca juga:evaluasi status bandara smb ii palembang, cagub holda: siap perjuangkan demi keberlangsungan umkm ekraf
“kami sudah berdialog dengan ketua koni, tetapi malah disepakati iuran yang tentunya sangat sakit menurut kami,” kata seorang pedagang lainnya.
tak hanya itu, mereka juga menyoroti bahwa hal ini bertolak belakang dengan pernyataan bupati oku timur yakni ir. h, lanosin beberapa bulan yang lalu.
dimana dalam suatu acara di alun-alun sebiduk sehaluan, bupati menyatakan komitmennya untuk memajukan umkm tanpa pungutan biaya apapun.
“kami ingin tahu apakah penarikan retribusi ini sesuai dengan keputusan bupati,” ucapnya.
baca juga:buktikan komitmen, fif group salurkan rp3,5 miliar untuk dukung 800 umkm
baca juga:punya potensi luar biasa, pj gubernur sumsel dorong 87.577 umkm naik kelas
para pedagang di alun-alun koni gumawang tersebut juga merasa hal ini terkesan tergesa-gesa dan diputuskan secara sepihak.
mereka sangat berharap adanya penjelasan lebih lanjut dan kebijakan agar dapat dipertimbangkan, mengingat kondisi ekonomi mereka saat ini.
untuk diketahui, para pedagang yang mendapatkan lapak di alun-alun koni gumawang tersebut diberi batas 2 x 2.5 meter setiap lapaknya yang digaris menggunakan cat atau tanda warna putih.
dengan batas lapak yang minim itulah, para pedagang kecil ini wajib mengeluarkan biaya tiap bulannya sebesar 100 ribu rupiah.
baca juga:sambut jakarta fashion week 2025, pupuk indonesia kolaborasikan umkm wastra binaan dengan 2 desainer terkemuka
baca juga:bantu modal umkm, ratu dewa pastikan perekonomian palembang menjanjikan untuk berinvestasi
sementara, saat dikonfirmasi oleh awak media ketua koni kabupaten oku timur, onasis arfa melalui pesan whatsapp menyangkal jika tidak ada pihaknya yang mengurus retribusi tersebut.
onasis juga beralasan jika koni oku timur hanya menyarankan para pedagang agar menjaga kebersihan dan kenyamanan di tempat mereka, lantaran melihat umkm semakin ramai.
“tidak ada yang ngurus mereka yang dagang sendiri nantinya …melihat pedagang semakin marak dan bertambah banyak kami hanya menyarankan agar menjaga kebersihan dan kenyamanan serta agar suasana selalu kondusif,” ujar dia lewat pesan singkat.
namun saat ditanyakan kenapa keputusan tersebut baru sekarang diterapkan, dirinya tak menjawab lagi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 24 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan