Muba Terus Dukung Upaya Pemerintah Pusat Atasi Pengendalian Inflasi, ini Bukti Konkretnya!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 24 Jun 2024 - 19:30

Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2024 dan percepatan penanggulangan KLB Polio di daerah secara virtual.--kominfo muba for koranpalpres.com

"Karena sangat dinamis dan di angka yang sekarang yakni per Mei 2024 sebesar 2,84 persen juga beliau cukup happy," imbuhnya.

Beberapa TPID yang menerima penghargaan tersebut untuk tingkat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimatan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya untuk TPID tingkat kota masing-masing Pekanbaru, Madiun, Banjarmasin, Bone, dan Mataram.

Sedangkan di tingkat kabupaten, yakni Tanah Datar, Kebumen, Kutai Kartanegara, Boalemo, dan Lombok Barat.

Penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aspek penilaiannya pun bukan hanya capaian angka inflasi, tapi juga kebijakan intervensi yang dilakukan TPID.

"Kami juga sudah mengatakan kepada Menkeu supaya segera untuk memberikan penghargaan dalam bentuk dana insentif fiskal atau dana insentif daerah," ulasnya.

Di lain sisi, Mendagri tetap mewanti-wanti daerah yang inflasinya tinggi agar melakukan langkah pengendalian.

Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional per Mei 2024 terkendali sebesar 2,84 persen, kondisi di daerah masih beragam.

Tito meminta daerah yang inflasinya tinggi untuk melakukan evaluasi dan menemukan penyebab tingginya angka tersebut.

muba terus dukung upaya pemerintah pusat atasi pengendalian inflasi, ini bukti konkretnya!                             muba, koranpalpres.com – kabupaten musi banyuasin atau muba terus mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengatasi pengendalian inflasi.
demikian diungkapkan pj bupati muba sandi fahlepi usai mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 secara virtual, senin 24 juni 2024 dari ruang rapat randik.
rapat koordinasi atau rakor yang dipimpin langsung oleh mendagri tito karnavia juga membahas percepatan penanggulangan klb polio di daerah. 
turut hadir mendampingi pj bupati muba beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) terkait di lingkungan pemkab muba.
baca juga:lestarikan tradisi bekarang, pemkab muba bakal gelar festival embung senja
baca juga:terungkap! ini alasan mendagri tunjuk elen setiadi gantikan agus fatoni jadi pj gubernur sumsel
lebih lanjut, pj bupati muba sandi fahlepi menjelaskan, rakor tersebut merupakan kegiatan rutin kemendagri dengan provinsi dan kabupaten/kota se-indonesia terkait pengendalian inflasi.
dia mengatakan, pemkab muba dalam hal ini akan terus mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai tantangan. 
termasuk pengendalian inflasi dengan cara menstabilkan kebutuhan pokok didaerah.
melalui koordinasi ini, dia mengharapkan kabupaten muba dapat lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah konkret.
baca juga:waduh! sebanyak 10.000 sumur minyak ilegal di muba produksi 400 liter per hari, kabid humas jelaskan begini
baca juga:pencemaran akhlak di oku merajalela, ormas islam desak pemerintah dan ancam tutup tempat maksiat di baturaja
langkah-langkah konkret ini dimaksudkan  untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mengendalikan inflasi, khususnya di kabupaten muba sesuai arahan pemerintah pusat.
"tentunya langkah-langkah yang telah dijalankan pemkab muba melalui dinas terkait sekarang yaitu operasi pasar murah telah berjalan di tiap kecamatan, pemantauan harga dan stok semaksimal mungkin," tukasnya.
dalam rakor kali ini, ada beberapa mayoritas harga bahan pokok di indonesia sudah mengalami penurunan.
sementara harga cabai rawit, bawang merah dan bawang putih masih relatif agak tinggi. 
baca juga:4 krim malam yang disukai untuk meminimalkan penuaan kulit
baca juga:cara memanggang salmon yang baik yang bisa kamu coba
dan untuk daging sapi, untuk di wilayah sumatera juga masih tinggi.
mendagri tito karnavian menyampaikan beberapa poin penting dalam zoom meeting di antaranya terkait poin penting pembagian urusan pemerintah yang harus diperhatikan sesuai uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditetapkan 30 september 2014.
"ada 6 urusan wajib yang perlu diprioritaskan terkait pelayanan dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah di daerahnya yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat, sosial," ulasnya.
mendagri tito karnavian juga mengapresiasi kinerja tim pengendali inflasi daerah (tpid) dalam mengendalikan laju inflasi. 
baca juga:elen setiadi resmi dilantik jadi pj gubernur sumsel, selasa besok ke palembang
baca juga:sore ini elen setiadi dilantik mendagri jadi pj gubernur sumatera selatan, gantikan agus fatoni 
bahkan kinerja tpid juga diapresiasi oleh presiden joko widodo dengan ganjaran penghargaan pada rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian inflasi tahun 2024 yang berlangsung di istana negara jakarta pada jumat, 14 juni 2024.
"selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan langsung dari bapak presiden di istana, dan juga menjadi pemicu bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan penghargaan," tutur tito.
dia menambahkan, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah berdampak terhadap pengendalian inflasi.
terlebih presiden jokowi mengapresiasi rapat yang berlangsung pekanan tersebut.
baca juga:punya harta rp3,6 miliar, ini jejak karir elen setiadi, calon pj gubernur sumsel yang menggantikan agus fatoni
baca juga:gantikan agus fatoni, inilah profil lengkap elen setiadi bakal pj gubernur sumsel, cek sederet prestasinya
"karena sangat dinamis dan di angka yang sekarang yakni per mei 2024 sebesar 2,84 persen juga beliau cukup happy," imbuhnya.
beberapa tpid yang menerima penghargaan tersebut untuk tingkat provinsi, yakni kepulauan riau, jawa tengah, kalimatan selatan, sulawesi tenggara, dan nusa tenggara barat. 
selanjutnya untuk tpid tingkat kota masing-masing pekanbaru, madiun, banjarmasin, bone, dan mataram. 
sedangkan di tingkat kabupaten, yakni tanah datar, kebumen, kutai kartanegara, boalemo, dan lombok barat.
baca juga:punya harta rp3,6 miliar, ini jejak karir elen setiadi, calon pj gubernur sumsel yang menggantikan agus fatoni
baca juga:gantikan agus fatoni, inilah profil lengkap elen setiadi bakal pj gubernur sumsel, cek sederet prestasinya
penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari kemenko perekonomian, kemendagri, kementerian keuangan, bank indonesia, otoritas jasa keuangan (ojk). 
aspek penilaiannya pun bukan hanya capaian angka inflasi, tapi juga kebijakan intervensi yang dilakukan tpid.
"kami juga sudah mengatakan kepada menkeu supaya segera untuk memberikan penghargaan dalam bentuk dana insentif fiskal atau dana insentif daerah," ulasnya.
di lain sisi, mendagri tetap mewanti-wanti daerah yang inflasinya tinggi agar melakukan langkah pengendalian. 
baca juga:serap dana rp1,2 trilium, ini bandara tersibuk di indonesia, ternyata terbaik se-asia!
baca juga:40 perusahaan di palembang terima lowongan kerja, ratu dewa buka job fair 2024 di golden sriwijaya
pasalnya, meski angka inflasi secara nasional per mei 2024 terkendali sebesar 2,84 persen, kondisi di daerah masih beragam. 
tito meminta daerah yang inflasinya tinggi untuk melakukan evaluasi dan menemukan penyebab tingginya angka tersebut.
"kemudian apa upaya untuk menurunkannya, melakukan langkah-langkah rapat koordinasi dan intervensi dengan stakeholder terkait," pungkasnya.