Kinerja APBN di Sumsel Terjaga Positif dan Kuat, Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani
Ferdinan Lengkong selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung menyampaikan pencapaian Kinerja APBN di Wilayah Sumsel hingga 31 Mei 2024.--instagram kanwil DJKN Sumsel Jambi Babel
PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Hingga 31 Mei 2024, kinerja perekonomian berdasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan masih terjaga positif dan kuat.
Di mana menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tingkat inflasi di bulan Mei 2024 sebesar 2,98% (yoy) dan neraca perdagangan surplus USD 0,001 triliun.
Sesuai pernyataan resmi yang disampaikan Ferdinan Lengkong selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung kepada Palembang Ekpres, Jumat, 28 Juni 2024.
Pernyataan ini juga dipaparkan Ferdinan yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wilayah Sumsel dalam rapat pleno Forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel.
BACA JUGA:Kinerja APBN dan Perekonomian di Sumsel Terjaga Positif, Ini Buktinya!
BACA JUGA:Pemda Harus Cari Peluang Investasi, Tidak Melulu Mengandalkan APBN dan APBD.
ALCo Sumsel sendiri beranggotakan seluruh kantor vertikal Kemenkeu di Sumsel.
Ferdinan melanjutkan, Kinerja pelaksanaan APBN wilayah Sumsel hingga 31 Mei 2024 menunjukkan kinerja yang optimal.
Dikatakannya, realisasi pendapatan dan belanja negara menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.
Kabar menggembirakan juga disampaikan Ferdinan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp7,47 triliun mengalami kenaikan sebesar 5,61%% (yoy).
BACA JUGA:Pendapatan Negara Over Target, Ini Dampak Positifnya terhadap Kinerja APBN di Sumsel
BACA JUGA:Cek Penyaluran Bantuan Pangan, Presiden: Jika APBN Mencukupi, akan Dilanjutkan
Pun berkaitan belanja negara terealisasi senilai Rp18,28 triliun atau meningkat sebesar 24,11%% (yoy).
“Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD),” cetus Ferdinan.