Puluhan Pengunjuk Rasa Desak Kejari Ogan Ilir Usut Tuntas Dugaan KKN Kegiatan BSPS

Reporter: Muhammad Wijdan |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Rabu , 18 Oct 2023 - 16:20

Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumsel menggelar aksi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ogan Ilir sekitar pukul 10.00 Wib, Rabu 18 Oktober 2023-Foto: Wijdan-palpres

Dikatakan Dia, Keadaan ini mengakibatkan indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan demi untuk memperoleh keuntungan pribadi dan golongan.

Oleh karena itu sebagai komponen masyarakat yang perduli, yang berpijak pada kerangka peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, maka melalui aksi damai ini kami serikat pemuda dan masyarakat sumatera selatan meminta dan Mendesak.

1. Mendesak Kejari Ogan Ilir untuk mengusut tuntas indikasi pada BSPS APBN tahun 2022 di tiga kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir lebih kurang 1.062 penerima bantuan.

Satu kepala keluarga menerima bantuan sebesar R.20 juta yang diduga kuat di potong Rp2 juta-Rp3 juta ini di tarik dari toko tempat membeli barang.

Salah satu contoh di desa Talang Aur Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumsel yang terindikasi mark up pada pengadaan barang/jasa antara lain:

a. Penetapan HPS atau harga pada rab sangat tinggi di thn 2022 sedangkan di thn 2023 sangat rendah.

b. Hasil temuan di masyarakat penerima bantuan bahwa ada keterangan bahwa seluruh toko bangunan di ogan ilir itu tidak sanggup suplay ke desa penerima bantuan, sedangkan hasil. temuan kami ke toko-toko bangunan yang ada di ogan ilir jangankan d desa talang aur dan desa sakatiga. desa-desa yang jauh saja seperti desa ulak segelung saja mereka masih sanggup.

c. Ketua kelompok dari penerima bantuan survei ke toko yang ada dipalembang sedangkan tidak ada dasar untuk pemilihan tokonya.

d. Di duga kuat pada BSPS tahun 2022 di kabupaten ogan ilir mark up pada pengadaan barang dan jasa seperti batu koral, papan, semen, pasir, dan lain-lain.

e. Kualitas dan kuantitas pada pekerjaan dan pengadaan barang tidak sesuai dengan sfek.

2. Mendesak Kejari Ogan Ilir untuk segera memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap pendamping/kepala desa, kordinator kabupaten, pihak satker/tim survel 4. pihak konsultan kontruksi atau pembuat rab, penyedia bahan bangunan/pemilik toko, dan PPK

3. Mendesak Kejari Ogan Ilir untuk melakukan pemeriksaan pada kegiatan program BSPS di Ogan Ilir.

puluhan pengunjuk rasa desak kejari ogan ilir usut tuntas dugaan kkn kegiatan bsps                            indralaya - serikat pemuda dan masyarakat (spm) sumsel menggelar aksi di kejaksaan negeri (kejari) kabupaten ogan ilir sekitar pukul 10.00 wib, rabu 18 oktober 2023.
massa yang berjumlah belasan tersebut menyuarakan dugaan permasalahan pada bantuan stimulasi perumahan swadaya (bsps) yang diturunkan pemerintah pusat ke kabupaten ogan ilir.
menurut koordinator aksi, yopi meitaha, demi mewujudkan cita-cita reformasi dan teganya supremasi hukum di sumatera selatan serta berlandaskan dengan:
1. undang-undang no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum pasal layat berbunyi kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara.
baca juga:pedagang keluhkan pasar kota pagaralam sepi dan daya beli menurun, ternyata ini penyebabnya
untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. uud 1945 pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
3. undang-undang no.39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia dalam pasal 23 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyal mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan.
atau ulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban kepentingan umum, dan keutuhan bangsa"
baca juga:bupati oku timur sambut hangat siswa sdit at-taqwa gumawang, ini tujuannya
4. undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan peran.
serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
"maka kami dari spm sumsel sebagai agen kontrol pemerintahan dalam hal ini meminta kejari ogan ilir mengusut tuntas bsps yang diduga kuat pada pengadaan barang barang bangunan di mark up harga hps terlalu tinggi," paparnya.
"dan pemotongan pada penerima bantuan sampai 15% dari 20 juta satu penerima bantuan yang diambil dari toko penyedia," sambungnya.
baca juga:uji kesamaptaan jasmani, prajurit kodim 0405/lahat laksanakan garjas periodik 
dikatakan dia, keadaan ini mengakibatkan indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan demi untuk memperoleh keuntungan pribadi dan golongan.
oleh karena itu sebagai komponen masyarakat yang perduli, yang berpijak pada kerangka peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di nkri, maka melalui aksi damai ini kami serikat pemuda dan masyarakat sumatera selatan meminta dan mendesak.
1. mendesak kejari ogan ilir untuk mengusut tuntas indikasi pada bsps apbn tahun 2022 di tiga kecamatan di kabupaten ogan ilir lebih kurang 1.062 penerima bantuan.
satu kepala keluarga menerima bantuan sebesar r.20 juta yang diduga kuat di potong rp2 juta-rp3 juta ini di tarik dari toko tempat membeli barang.
baca juga:pelihara semangat juang, warga kodim lampung selatan ikut penyuluhan bintal
salah satu contoh di desa talang aur kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir sumsel yang terindikasi mark up pada pengadaan barang/jasa antara lain:
a. penetapan hps atau harga pada rab sangat tinggi di thn 2022 sedangkan di thn 2023 sangat rendah.
b. hasil temuan di masyarakat penerima bantuan bahwa ada keterangan bahwa seluruh toko bangunan di ogan ilir itu tidak sanggup suplay ke desa penerima bantuan, sedangkan hasil. temuan kami ke toko-toko bangunan yang ada di ogan ilir jangankan d desa talang aur dan desa sakatiga. desa-desa yang jauh saja seperti desa ulak segelung saja mereka masih sanggup.
c. ketua kelompok dari penerima bantuan survei ke toko yang ada dipalembang sedangkan tidak ada dasar untuk pemilihan tokonya.
baca juga:peringati 92 tahun meninggalnya thomas alva edison, penemu lampu pijar
d. di duga kuat pada bsps tahun 2022 di kabupaten ogan ilir mark up pada pengadaan barang dan jasa seperti batu koral, papan, semen, pasir, dan lain-lain.
e. kualitas dan kuantitas pada pekerjaan dan pengadaan barang tidak sesuai dengan sfek.
2. mendesak kejari ogan ilir untuk segera memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap pendamping/kepala desa, kordinator kabupaten, pihak satker/tim survel 4. pihak konsultan kontruksi atau pembuat rab, penyedia bahan bangunan/pemilik toko, dan ppk
3. mendesak kejari ogan ilir untuk melakukan pemeriksaan pada kegiatan program bsps di ogan ilir.
baca juga:catat! ini calon lawan timnas indonesia di babak kedua kualifikasi piala dunia 2026 zona asia
4. mendesak kejari ogan ilir untuk mengusut tuntas dugaan kkn pada kegiatan bsps di ogan ilir.
"jika ini tidak segera ditindak lanjuti, kami akan melakukan aksi lagi, jika kami akan menyeberang aksi di kejagung," tukasnya.
menanggapi aksi demo, kasi intelijen kejari ogan ilir, gita santika ramadhani mengaku, masalah ini sudah ditangani langsung pihak dirjen kementerian perkim
"sudah ditangani, bukan kami tidak menindak lanjutinya, karena diambil alih pusat, ada balasan dari dirjen, mereka sudah turun mungkin tahapannya masih tahap penghitungan. intinya sudah ada tindak lanjut," terangnya. *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 19 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan