PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Dalam puncak perayaan Hari Bhayangkara yang ke-78, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo harapkan adanya sinergitas pemerintah dalam menangani Ilegal Drilling di Musi Banyuasin (Muba). 

Hal ini juga menanggapi terjadinya kembali ledakan akibat adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu sumur ilegal yang ada di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba pada Jumat 28 Juni 2024 lalu.

Kapolda Sumsel menerangkan, bahwa permasalahan ini sudah berulang kali pihaknya larang tapi tetap saja terjadi adanya ledakan yang terjadi di sumur ilegal.

"Untuk masalah Ilegal drilling di Muba telah sering kali kita sampaikan kepada masyarakat untuk tidak boleh melakukan aktivitas tersebut," ujarnya, Senin 1 Juli 2024.

BACA JUGA:Luar Biasa, Ratusan Peserta Upacara Dibuat Takjub Dengan Penampilan Personel Polri Ini

BACA JUGA:Jenderal Bintang 2 di Polda Sumsel Memimpin Langsung Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-78

Bahkan jenderal bintang 2 tersebut menyebutkan, bahwa ini tidak semata-mata tugas Polri saja tapi juga tugas Pemerintah dan stakeholder juga memiliki tugas yang sama.

"Ini tidak hanya tugas kita tapi juga tugas Pemerintah dan stakeholder seperti SKK Migas, Kementerian, Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya," katanya.

Untuk itulah pihanya meminta hal itu untuk dilakukan koordinir dengan bersama-sama. Irjen Pol A Rachmad Wibowo menerangkan, adanya peristiwa ledakan di dekat sumur tersebut.

Tidak lain karena masih lemahnya pengawasan dari Pemerintah dan stakeholder terkait, bahkan masyarakat melakukan hal itu antara dibutuhkan dan juga dilarang.

BACA JUGA:Cerita Kapolda Sumsel Soal Bhayangkara, 4 Sifat Patih Gajah Mada Jadi Teladan

BACA JUGA:Bahagia, Beginilah Pancaran Keluarga Sopyan Yang Mendapatkan Rumah Baru dari Kapolres Muara Enim

"Masyarakat membutuhkan minyak karena mereka butuh uang. Sebelumnya di 21 Juni 2024 juga terjadi minyak melimpah tidak terkendali sampai masuk sungai," ungkapnya. 

Tujuh hari kemudian tempat itu terbakar. Karena apa, masyarakat berbondong datang dan dari pemerintah juga tidak ada yang mengatur. Polri sendiri harus dibantu tak bisa bekerja sendirian.